PosKupang/

Metamorfosis Perbudakan (I)

Dalam catatan Salomon Muller pada tahun 1829 di Kota Kupang terdapat 1.200 orang budak, dan pasar budak masih ditemukan di Maunura

Metamorfosis Perbudakan (I)
FB
Ilustrasi

Oleh Dominggus Elcid Li
Anggota FAN (Forum Academia NTT), Peneliti IRGSC dengan minat sosiologi sejarah

POS KUPANG.COM - Perbudakan bukan merupakan fenomena baru di wilayah NTT. Duarte Barbosa, geografer Portugis, pada tahun 1518 mencatat budak sebagai salah satu komoditas perdagangan, dan institusionalisasi perbudakan diperkenalkan lewat hadirnya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), perusahaan dagang Belanda (Hagerdal 2010).

Dalam catatan Salomon Muller pada tahun 1829 di Kota Kupang terdapat 1.200 orang budak, dan pasar budak masih ditemukan di Maunura (Ende) hingga tahun 1878, meskipun perbudakan sudah dilarang sejak tahun 1860 (Ormeling 1956). Dalam sejarahnya para pedagang yang datang ke wilayah NTT membeli tiga komoditas utama: cendana, madu dan budak (Hagerdal 2010; Parimarta 2002; Ormeling 1956). Perbudakan secara resmi kini cendana nyaris punah; madu laris manis; budak adalah realitas.

Tahun 2016, 50-an jenazah TKI diterima di terminal cargo El Tari, Kupang. Sebagian peti jenazah pulang dengan alamat palsu, dengan alamat pasti hanya terminal cargo. Di tahun 2014 dari 1.021 orang yang ditangani pihak berwajib, sebanyak 605 diduga merupakan korban perdagangan orang. Di tahun 2015 sebanyak 1.004 orang yang ditangani, sebanyak 468 orang terindikasi korban perdagangan orang. Berdasarkan data yang dikumpulkan IRGSC, pelaku perdagangan orang terbesar dilakukan oleh PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) sebanyak 61% di tahun 2014, dan 45% di tahun 2015. Sedangkan jumlah pelaku yang tidak diidentifikasi sebanyak 17% (2014), dan 32% (2015).

Pertanyaan-pertanyan yang kemudian berkembang adalah bagaimana mungkin perbudakan yang terjadi dalam rentang waktu lima abad terakhir tetap dapat bertahan dan menjadi hal yang biasa? Bukankah tata sistem politik berubah, dan VOC sebagai korporasi dagang sudah hilang? Bahkan perdagangan budak di wilayah ini sudah dihentikan oleh Belanda di awal tahun 1900-an, seiring proses pasifikasi. Bukankah kini para elite pribumi lah yang berkuasa? Mengapa dalam putaran waktu lima ratus tahun kita kembali ke titik semula, ketika globalisasi bukan lagi gerak satu arah dari Eropa ke Timur? Mengapa korporasi kembali sebagai pelaku perbudakan?

Apakah perbudakan merupakan hal yang biasa? Jawaban etisnya `tentu tidak'. Bagaimana mungkin perbudakan tetap eksis dalam waktu yang berbeda, dan dalam ruang yang sama? Dan manusia yang berbeda yang mewarisi DNA para leluhurnya tidak mampu membedakan antara `tenaga kerja' dan `perdagangan orang' (human trafficking). Padahal, perdagangan orang inilah yang biasa disebut sebagai perbudakan moderen (modern slavery). Dalam kajian sosiologi, orang menyebut perbedaan perspektif ini menjelaskan kontradiksi kelas tergambar yang tampak lewat perspektif yang dipakai.

Arus migrasi berisiko dari NTT cenderung tidak terbendung. Beberapa faktor pendorong (push factors) terjadinya perdagangan orang antara lain kemiskinan, tekanan perubahan iklim, korupsi aparat negara, kekeringan. Sedangkan faktor-faktor penarik (pull factors) yang diandaikan berasal dari kondisi eksternal antara lain: terlalu longgarnya PPTKIS terkait liberalisasi undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah lebih menekankan pada hak bermigrasi dan kurang menekankan pada hak bermigrasi dengan selamat, kebutuhan tenaga low skilled labor yang tinggi dari negara maupun provinsi tetangga yang beralih ke sektor industri dan jasa.

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan turunan dari Protokol Palermo, hingga kini belum fasih digunakan oleh para aparat dalam sistem peradilan di NTT. Solusinya, selain menambah biaya untuk penanganan kasus perdagangan orang, pemahaman detail teknis tindak pidana perdagangan orang perlu dipahami oleh polisi, jaksa dan hakim.

Tanpa pemahaman atas detail indikator perdagangan orang, kasus yang diproses juga sangat minim. Tahun 2016, kasus yang ditangani Polda NTT sekitar 60 kasus atau hanya sekitar 6,7% dari jumlah kasus yang ditangani polisi. Sedangkan kasus yang diproses kejaksaan jelas lebih kecil atau kurang dari 1% dari yang tercatat di suratkabar. Tentu yang mendapatkan sanksi menggunakan UU TPPO juga semakin kecil lagi.

Gagapnya sistem peradilan menanggapi aksi perdagangan orang terlihat dari dominannya dua hal yang diangkat dan diproses dalam sistem peradilan: (1) pemalsuan identitas, dan (2) korban adalah anak. Selain dua hal ini polisi dan jaksa seolah sedang menangkap angin. Sayangnya, ketidakmampuan sistem peradilan untuk bereaksi terhadap kejahatan serius dengan menggunakan UU TPPO, tidak dikritisi malah `diaminkan' oleh DPRD Provinsi. Perbedaan perspektif adalah hal biasa, namun pengabaian merupakan tindak kriminal.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help