PosKupang/

Bijak Membaca Data Kemiskinan

Pos Kupang (4/1/2016) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTT selama dua tahun makin bertambah

Bijak Membaca Data Kemiskinan
ilustrasi

Oleh Lasarus Jehamat
Sosiolog Undana; Peneliti Institut Sophia Kupang

POS KUPANG.COM - Dalam seminggu terakhir, banyak lembaga menurunkan data tentang kemiskinan di Indonesia. NTT berada di posisi ketiga dari bawah. Dia hanya berada di satu tingkat di atas Provinsi Papua Barat dan dua tingkat dari urutan terbawah Provinsi Papua.

Pos Kupang (4/1/2016) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTT selama dua tahun makin bertambah. Jika dua tahun sebelumnya (2013-2014) NTT berada di urutan keempat provinsi dengan penduduk termiskin, dua tahun belakangan (2015-2016), angka itu bertambah dan menempatkan NTT di posisi ketiga (22,01%).

Berkaitan dengan kemiskinan di NTT, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 1.150.080 orang dari 5,2 juta penduduk pada bulan September 2016. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di NTT pada bulan Maret 2016 sebesar 1.149.920 orang. Garis kemiskinan di NTT yang diukur dari pendapatan per kapita naik menjadi 1,26% (dari Rp 322.947 menjadi 327.003 per kapita per bulan). Meskipun garis kemiskinan membaik, secara nasional, NTT masih saja miskin.

BPS menilai, sektor konsumsi menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di NTT. Data ini seakan mendapatkan pembenaran ketika dikonfirmasi dengan riset yang dilakukan oleh teman-teman IRGSC Kupang. Dalam sebuah diskusi (PK, 4/1/2016), IRGSC menyimpulkan bahwa kemiskinan di NTT memang dimonopoli oleh sektor konsumsi. Penyebab utamanya adalah karena negara tidak mampu menyediakan sumber energi yang cukup untuk dipakai oleh masyarakat.

Pro dan Kontra
Banyak pihak di daerah ini merasa tersinggung karena status kemiskinan di NTT. Batasan yang dipakai oleh beberapa pihak terkait dengan data kemiskinan di NTT terlalu enteng. BPS misalnya menyebut 14 indikator kemiskinan yang, kalau sembilan dari empat belas indikator itu ada di sebuah daerah, maka daerah itu masuk dalam kategori miskin.

Beberapa pihak yang mengkritisi data BPS menyebutkan bahwa indikator seperti yang dipakai oleh BPS terbukti tidak netral dan terlampau generalistis dan homogenis. Akibatnya, semua daerah diukur menggunakan standar yang sama untuk menilai tingkat kemiskinannya. Padahal, Indonesia yang sangat heterogen ini, membutuhkan indikator yang mesti banyak pula dan harus dinamis tergantung situasi dan kondisi wilayah yang bersangkutan.

Oleh masyarakat lain yang sempat marah malah menyebutkan fakta real. Bahwa di NTT tidak ada pengemis. Karena tidak ada pengemis, maka NTT merupakan daerah kaya. Lurus dan amat linear memang logika seperti ini. Di bagian lain banyak orang menilai bahwa di NTT tidak ada penduduk yang tinggal dan menetap di bawah kolong jembatan. Itulah alasan mengapa kemudian, oleh sebagian masyarakat, data BPS dianggap menista bahkan menodai kewibawaan masyarakat NTT.

Harus Bijak
Beragam pro dan kontra atas data dan fakta kemiskinan di atas menuntut kita yang lain memberikan suara. Yang ingin disampaikan di sini adalah bahaya laten jika semua menganggap data yang diturunkan BPS terkait dengan kemiskinan itu benar tanpa ada data pembanding. Sebaliknya, lebih berbahaya lagi jika memikirkan perkara ideologis yang mungkin timbul kalau menganggap bahwa data yang keluar dari meja BPS itu salah. Perkara ideologis jelas berdampak pada masalah faktual di lapangan.

Yang pasti bahwa di dunia ini tidak ada kebenaran tunggal. Kebenaran tunggal tidak bisa dipakai dalam analisis ilmiah akademik. Berkaitan dengan itu, jika merujuk pada BPS dan data yang dikeluarkan BPS, maka dua-duanya harus diperiksa. Yang mesti dilihat adalah posisi BPS dan tujuan BPS melakukan survei. BPS adalah lembaga penyedia data di republik ini.

Karena peran yang demikian, maka BPS adalah lembaga ilmiah sekaligus politik-pengambil kebijakan. Sekali saja BPS salah memberi data tentang apa pun di negara ini, maka negara harus siap untuk menuju ke kegagalan. Maka, dari aspek itu, data yang keluar dari meja BPS harus dicerna lebih jauh untuk kemudian dibuktikan di lapangan.

Selanjutnya, sebagai pengambil kebijakan, jika banyak orang menganggap bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS itu salah, maka bisa berdampak secara ideologis dan praksis.

Dihubungkan dengan data kemiskinan di NTT, secara ideologis, data yang dikeluarkan BPS memberi dua dampak sekaligus. Pertama, data seperti itu dapat menambah panjang stigma kemiskinan. Kedua, bagi pengambil kebijakan di lapangan, penolakan masyarakat akan data BPS bisa memberi angin segar bagi penyalahgunaan kekuasaan dan berimplikasi pada penyelewengan kekuasaan.

Logikanya sangat sederhana. Jika BPS salah berarti pemerintah daerah benar. Maka, setiap kebijakan politik pemerintah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dalam logika demikian, untuk kasus kemiskinan, Pemda NTT akan senang karena rakyat sendiri merasakan bahwa tidak ada lagi kemiskinan di daerah ini. Yang ada hanyalah efektivitas program pembangunan selama ini. Jika itu yang terjadi, maka penilaian masyarakat akan data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga justru tidak sedang mengurangi kemiskinan, tetapi memiskinkan kemiskinan itu sendiri. Itulah bahaya besar jika kita tidak kritis memahami data.

Merasa tidak miskin akan cenderung membuat pengambil kebijakan senang dan tetap dalam posisi status quo mempertahankan kekuasaan. Ini bahaya.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help