PosKupang/

Kapan NTT Berdaya?

Di hari yang sama (3/1/2017), Institute Resource Governance and Social Change (IRGSC) menyelenggarakan sebuah diskusi awal tahun 2017

Kapan NTT Berdaya?
ilustrasi

Selain Musrenbang, pemerintahan di level desa sampai pusat juga masing-masing memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tapi lagi-lagi antara setiap tingkatan pemerintah tersebut bahkan masing-masing SKPD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi pun tidak berjalan baik. Bahkan singkronisasi program antara SKPD di setiap tingkat pemerintah pun belum maksimal. Masing-masing mempertahankan ego untuk menjalankan program secara parsial, sehingga dampak program tidak mencapai tujuan pengentasan kemiskian. Padahal poin pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 -2023 dari 17 poin menegaskan untuk "mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun".

Maka sejatinya, tujuan dunia dalam SDGs ini, harusnya sejalan dengan apa yang ada di RPJM di setiap level pembangunan, termasuk program pemerintah yang pro rakyat seperti Nawacita di pusat, Anggur Merah di NTT dan sejumlah jargon program lainnya di masing-masing kabupaten/kota di NTT. Sehingga semua program ini dilakukan terintegrasi untuk memberikan bukti nyata menurunkan angka kemiskinan terutama di NTT.

Simpul Pemberdayaan dan Kerjasama
Pembangunan di manapun selalu bertumpu pada tiga titik tungku sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan dan kerja sama. Tungku pertama adalah pemerintah, sebagai penanggung jawab utama negara yang menurut Undang-Undang (UU) wajib memberikan pelayanan kepada warganya. Atau secara tegas, setiap hak warga negara, pemerintah berkewajiban memenuhi. Kedua adalah pihak swasta sebagai mitra pemerintah untuk mempercepat pembangunan sesuai peran masing-masing.

Misalnya lembaga sosial, baik internasional, nasional dan lokal, perusahaan, bank, koperasi, media, dan lembaga sosial lainnya, berperan membantu pemerintah dalam kerangka kerjasama yang setara upaya pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga, peran masyarakat. Di sini, slogan membangun dari desa akan jalan bila solidaritas masyarakat benar-benar dibangun. Baik oleh mereka yang kaya atau yang miskin. Bahkan prinsip orang miskin membantu orang miskin sangat ampuh bila peran pemberdayaan itu dimaksimalkan.

Dengan demikian, filosofi pemberdayaan memberi mata kail untuk memancing, jauh lebih baik daripada sekedar memberi ikan yang hanya dimakan satu hari tentu lebih tepat. Raskin (Beras Miskin) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) mungkin baik untuk jangka pendek, tapi semoga tidak menjadikan rakyat sebagai pengemis baru dan lupa untuk berkarya. Di sini, pemerintah memang wajib menyediakan akses, tapi membangun kapasitas manusia harus jadi prioritas.

Sebab tanpa membangun mindset dan passion yang baik, rakyat cenderung memilih menjadi miskin saat ada bantuan langsung. Sesederhana membangun manusia, bagaimana orang sadar dan mau mengelola hidup mereka dengan sumber daya yang ada lebih kreatif dan produktif. Tidak sekedar menjadi manusia konsumtif dan penonton di tanah sendiri. Apalagi memilih kabur menjadi pekerja di perantauan dan pulang tinggal jasad.

Menjawab soal kemiskinan di NTT, mari kita renungkan sebuah ungkapan sederhana dari Amartye Sen, seorang ekonom India mengatakan, "Poverty is not just a lack of money, it's not having the the capability to realize one's full potential as human being." Maka, di suatu waktu nanti, entah berapa kali lagi pemimpin wilayah ini akan berganti, kita selalu berharap bahwa semua warga NTT yang masih berlabel miskin, akan kompak berteriak, kami mampu dan berdaya.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help