PosKupang/

Kapan NTT Berdaya?

Di hari yang sama (3/1/2017), Institute Resource Governance and Social Change (IRGSC) menyelenggarakan sebuah diskusi awal tahun 2017

Kapan NTT Berdaya?
ilustrasi

Oleh Yahya Ado
Direktur Yayasan Rumah Solusi, Kupang-NTT

POS KUPANG.COM - Tiga koran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pos Kupang, Victory News dan Timor Express bersama beberapa media online di hari yang sama, Rabu (4/1/2017) menurunkan berita mengejutkan. NTT berada pada urutan ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.

Informasi ini dirilis setelah menyelenggarakan jumpa pers di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) NTT pada Selasa (3/1/2017). Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di NTT mencapai 22,01 persen atau 1.150.080 jiwa dari sekitar 5,2 juta penduduk di provinsi ini.

Di hari yang sama (3/1/2017), Institute Resource Governance and Social Change (IRGSC) menyelenggarakan sebuah diskusi awal tahun 2017, bertema "Membaca Ulang Kemiskinan dan Dampaknya Bagi Kemanusiaan". Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara yakni Ria Fangidae peneliti dari Perkumpulan Prakarsa Jakarta dengan topik "Indeks Kemiskinan Multidimensi", Umbu R. Raya dari Universitas Nusa Cendana dengan topik "Children of Sumba Indigenous Slave Caste:
Schooling survival, health, and teen pregnancy" dan Dominggus Elcid Li, Direktur IRGSC dengan topik "Data Perdagangan Orang (DPO) NTT Tahun 2014 & 2015".

Pada soal yang sama, dengan menggunakan indikator utama kemiskinan multidimensi terkait Pendidikan, Kesehatan, Kebutuhan Dasar, menemukan bahwa kemiskinan di NTT terjadi atas dua hal. Pertama, kemiskinan struktural disebabkan oleh ketidakhadiran negara saat dibutuhkan warga, kebijakan pro rakyat yang tidak memberdayakan, tapi justru memperdayakan, serta sejumlah alasan struktural lainnya.

Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan oleh budaya hidup yang boros, sistem sosial dan solidaritas yang tidak berjalan, bahkan perbudakan manusia yang sampai hari ini terjadi di beberapa daerah, sebagai contoh di Sumba. Ditambah lagi dengan perbudakan modern tentang perdagangan orang yang makin marak akhir-akhir ini.

Serumput permasalahan ini menyebabkan kemiskinan di NTT sebagai momok yang tak terselesaikan hingga hari ini. Bahkan kemiskinan ini berulang tahun dari tahun ke tahun. Tiga indikator paling kritis yang terungkap dalam diskusi tersebut adalah pertama, terbatas bahan bakar atau energi untuk memasak bagi masyarakat, kedua, minim sumber penerangan yang layak, dan ketiga, minim akses pada air dan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin di NTT.

Sedang indikator pendidikan yang terungkap adalah pendidikan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagai tingkatan paling dasar (golden age) dalam menentukan nasib kehidupan anak 20 tahun ke depan yang belum dilakukan secara holistik dan integratif.

Sinkronisasi Perencanaan
Setiap tahun, pemerintah dari dusun hingga pusat melakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau disebut musrenbang. Perencanaan ini dilakukan secara partisipatif oleh semua elemen di dusun/desa sampai pusat. Sayangnya, proses ini kadang dilakukan secara formalitas. Isu yang digali di dusun, bahkan tidak jadi prioritas di desa, apalagi sampai kecamatan, kabupaten dan provinsi hingga pusat.

Belum lagi, perencanaan semacam ini juga terkadang hanya salin ulang atau copy paste dari apa yang ada sebelumnya. Sehingga kebutuhan prioritas dan strategis untuk pengentasan kemiskinan tidak tersentuh secara riil. Perintah dan masyarakat lebih cenderung melihat pembangunan dari konten fisik, dan belum menyentuh sepenuhnya membangun manusia (revolusi mental).

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help