Viktoria Fanggidae Sebut Indikator Paling Kritis Terkait Kemiskinan di NTT

Penduduk miskin yang tidak dapat mengakses bahan bakar layak tidak berubah. Pada tahun 2012 ada 99,9 persen penduduk

Viktoria Fanggidae Sebut Indikator Paling Kritis Terkait Kemiskinan di NTT
Pos Kupang/Edy Hayong
Para peserta diskusi kemiskinan di kantor IRGSC, Selasa (3/1/2017) 

 

POS KUPANG.COM - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) walaupun indeks kemiskinan multidimensi terus menurun, yaitu dari 0,329 menjadi 0,310 pada tahun 2014, namun masih tertinggi kedua setelah Papua. Masalah bahan bakar atau energi untuk memasak bagi masyarakat miskin NTT menjadi indikator paling kritis.

Penduduk miskin yang tidak dapat mengakses bahan bakar layak tidak berubah. Pada tahun 2012 ada 99,9 persen penduduk miskin tidak dapat mengakses bahan bakar untuk memasak yang layak, tahun 2014 menjadi 99,8 persen.

Sumber penerangan adalah indikator kedua paling kritis, dimana lebih kurang 87,2 persen penduduk miskin tidak memiliki sumber penerangan yang layak. Selain itu, lebih dari dua pertiga (68,7 persen penduduk miskin tidak punya akses air bersih dan fasilitas sanitasi (67,4 persen) yang layak.

Hal ini diutarakan peneliti dari Perkumpulan Prakarsa, Viktoria Fanggidae yang menjadi narasumber dalam diskusi bertema "Membaca Ulang Kemiskinan dan Dampaknya terhadap Kemiskinan" di Kupang, Selasa (3/1/2017). Diskusi ini digagas Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC).

Diskusi awal tahun 2017 ini menghadirkan pembicara lain, Umbu Reku Raya dari IRGSC yang membidik budaya Sumba yang masih memegang kultur bangsawan dan hamba dan Elcid Li yang juga Direktur IRGSC mengupas soal data perdagangan orang di NTT tahun 2014-2015. Diskusi dipandu moderator Rudi Rohi.

Viktoria mengungkapkan, indikator pendapatan tidak dapat menangkap semua aspek kemiskinan. Selain itu, indikator pendapatan tidak dapat melihat faktor-faktor lain yang menjadi sebab dari kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kemiskinan, kata Viktoria, bersifat multidimensi. Informasi yang spesifik terhadap kemiskinan akan mendorong kebijakan yang relevan.

Menurut dia, indeks kemiskinan multidimensi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, di mana dapat digunakan untuk menetapkan rencana pembangunan pemerintah sejak tahap perencanaan awal hingga tahap evaluasi program.

Viktoria menjelaskan, indeks kemiskinan multidimensi yang dipakai prakarsa lebih pada tiga bidang, yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Ia mengatakan, dimensi kesehatan, indikator definisi threshold acuan nasional target RPJMN, yakni sanitasi rumah tangga yang tidak layak, rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri dan berjenis leher angsa, air bersih rumah tangga yang menggunakan air tidak layak, rumah tangga tanpa akses sumber air yang layak seperti sumur terlindung, ledeng meteran, ledeng eceran dan mata air terlindung, serta jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter.

Viktoria mengatakan, untuk mengatasi masalah kemiskinan multidimensi ini, maka rekomendasi yang perlu diperhatikan dan menjadi program prioritas utama, yakni penyediaan bahan bakar untuk memasak yang layak dan dapat dijangkau bagi rumah tangga di perdesaan.

Halaman
12
Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help