Gedung Megah dan TKI Ilegal

Persoalan TKI ilegal dari NTT menjadi persoalan nasional saban tahun dan menjadi atensi dari Presiden Jokowi.

RENCANA pembangunan gedung satu atap dalam pengurusan surat-surat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT sepertinya sudah semakin tenggelam. Rencana ini sudah pernah dicetuskan tahun 2015 lalu. Namun, hingga kahir tahun 2016 dan berganti ke tahun 2017, rencana ini tak bergaung lagi. Tenggelam dengan kemegahan gedung Kantor Gubernur NTT yang batal diresmikan Presiden Jokowi, Rabu (28/1/2016) lalu.

Persoalan TKI ilegal dari NTT menjadi persoalan nasional saban tahun dan menjadi atensi dari Presiden Jokowi. Jumlah TKI yang bermasalah sepertinya terus merangkak naik, begitu juga yang dipulangkan dari negara tujuan. Ada yang dipulangkan sudah dalam peti mayat, ditangkap di perkebunan sawit, ditelantarkan di luar negeri dan berbagai persoalan TKI lainnya. Dari sejumlah persolan itu, sebagian besar tidak memiliki dokumen resmi.

Pemerintah NTT terkesan menyepelekan persoalan TKI ini. Mungkin karena itulah maka rencana pembangunan gedung  satu atap TKI diulur-ulur.  Padahal persoalan TKI bersentuhan langsung dengan urusan manusia.

Oleh karena itu, kita mendukung aksi yang dilakukan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kupang akhir tahun 2016 lalu yang 'menentang' rencana pembangunan gedung DPRD NTT.

Aksi yang dilakukan di depan Mapolda NTT tersebut semoga membuka mata hati pemerintah untuk lebih peduli. Satu dari sekian kepedulian itu adalah membangun gedung satu atap, dengan demikian penanganan seluruh administrasi TKI dapat dilakukan dalam satu gedung saja.

Tujuan penanganan TKI dalam satu gedung yang sama ini, selain untuk memudahkan calon TKI mendapatkan izin tetapi juga sebagai sarana untuk menekan terus meningkatkan persoalan TKI ilegal.

Selama ini sudah diketahui bahwa rekruitmen TKI di NTT mengandung begitu banyak persoalan. Dari analisa sejumlah persoalan itulah maka diputuskan untuk segera membangun gedung satu atap dalam pengurusan TKI NTT.

Memang menjadi aneh, ketika pemerintah akan membangun gedung DPRD NTT sebagai 'tandem" dari Kantor Gubernur NTT. Bukannya kita menolak, tetapi perlu dijadikan pertimbangan adalah faktor urgensinya.

Pemprov NTT dan anggota DPRD NTT pasti paham betul begitu krusialnya masalah TKI di NTT, sehingga sehingga dibuatkan dalam bentuk Perda TKI.

Kita melihat, keberadaan Perda tersebut tidak akan banyak membantu karena lilitan calo TKI di desa-desa saat ini sudah begitu kuat membelit. Jaringannya sepertinya tidak bisa dijamah oleh siapapun termasuk aparat di NTT. Buktinya, Mabes Polri saja turun langsung menangkap sejumlah calo TKI di NTT ini beberapa waktu lalu. Ada apa ini?

Persoalan TKI di NTT sudah melibatkan banyak pihak dan menjadi pemasukan lain bagi oknum-oknum tertentu yang sudah sangat licin dalam permainan TKI ini. Pembangunan gedung satu atap ini akan mengganggu 'pemasukan" bagi oknum- oknum tertentu. Jangan biarkan ada oknum yang menghambat pembangunan gedung tersebut. Pemerintah jangan sampai kalah.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved