PosKupang/

Komandan Yonif Raider 641/Beruang Kecewa dan Sesalkan Penangkapan dua WNI

Penangkapan dua WNI asal Kabupaten Belu yakni Tomasia Elisa Tilman dan Antoneita Goncalves beberapa waktu lalu oleh UPF sudah bebas dari hukuman karen

Komandan Yonif Raider 641/Beruang Kecewa dan Sesalkan Penangkapan dua WNI
edi bau
-Danyon Raider 641/ Beruang, Letkol Inf Wisnu Herlambang saat menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur di Pos Salore, Sabtu (30/7/2016). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Penangkapan dua WNI asal Kabupaten Belu yakni Tomasia Elisa Tilman dan Antoneita Goncalves beberapa waktu lalu oleh UPF sudah bebas dari hukuman karena melintas secara ilegal ke Timor Leste beberapa waktu lalu ternyata telah membuat Komandan Yonif Raider 641/BRU, Letkol Wisnu Herlambang sebagai satuan tugas (Satgas) Pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-RDTL kecewa.

Kekecewaan ini disampaikan Herlambang pada acara Coffee break jajaran satgas dengan media di Mako satgas, Umanen-Atambua, Jumat (2/12/2016). Dia mengatakan itu saat menjawab pertanyaan Pos Kupang menyangkut masalah pelintas ilegal di Batas RI-RDTL.

" Kita juga kecewa dengan UPF (Unido Patruofomento Fronteira)kita sudah upayakan mengapa tidak dideportasi," ujarnya.

Menurutnya, ada perlakukan berbeda yang dilakukan UPF terhadap dua ibu WNI. Biasanya, Lanjut Herlambang, ketika ada penangkapan warga yang melintas secara ilegal, harus dideportasi, bukannya malah diproses hukum.

Antoneita Goncalves dan Tomasia Elisa perna ditangkap di Timor Leste
Dua warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Belu, Antoneita Goncalves dan Tomasia Elisa Tilman saat menceritrakan kisahnya selama di Timor Leste kepada keluarga di Atambua, Sabtu (18/11/2016).

"Maksimal untuk mebawa ternak berkaki empat termasuk babi itu lima ekor. Ini hanya tiga ekor tapi malah diproses. Biasanya kalau tangkap selalu koordinasi.Tapi ini berbeda. Saya sedang gali motif apa sehingga ibu berdua ini berbeda dgn lain? kita harus hatu motifnya untuk antisipasi ke depan," ungkapnya.

tak hanya kecewa dan menyesalkan sikap UPF. Herlambang juga menyesalkan warga yang tidak berkoordisi atau melaporkan ke Pos satgas untuk difasilitasi.

"Kita kecewa, harusnya kalau ada kepentingan adat harusnya lapor ke pos. Karena kita bisa bantu koordinasi. Ternyata sosialisasi kepada masyarakat soal lintas batas masih kurang. Kita minta kalau ada kesulitan lapor ke pos satgas. *

Penulis: Frederikus Riyanto Bau
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help