Masyarakat Lawalutolus Tolak Surat Sekda Belu Terkait Penyelesaian Masalah Pilkades

Upaya penyelesaian masalah pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Lawalutolus, Kecamatan Tasifeto Barat (Tasbar) Kabupaten Belu belum juga tuntas.

Masyarakat Lawalutolus Tolak Surat Sekda Belu Terkait Penyelesaian Masalah Pilkades
POS KUPANG/EDY HAYON
Petrus Bere, Sekda Belu 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Upaya penyelesaian masalah pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Lawalutolus, Kecamatan Tasifeto Barat (Tasbar) Kabupaten Belu belum juga tuntas.

Surat penegasan hasil penyelesaian keberatan terhadap proses Pilkades desa itu yang dikeluarkan Sekda Belu, Petrus Bere selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Belu tertanggal 28 November 2016 mendapat penolakan dari warga masyarakat desa pendukung calon kepala desa yang mengajukan keberatan.

Penolakan terhadap surat Sekda Belu ini tertuang dalam surat tertanggal 30 November 2016 yang diperoleh Pos Kupang di Kantor DPRD Belu, Rabu (30/11/2016).

Warga yang menolak ini adalah warga pendukung calon kepala desa atas nama Yohanes Yos Siku dan Victorius Anao. Dalam surat setebal dua halaman itu dilampirkan surat dari Sekda Belu tertanggal 28 November 2016, juga surat pengaduan dari masyarakat desa itu pada tanggal 13 Oktober 2016 lalu.

Menurut warga, penolakan terhadap surat penegasan dari Sekda ini mengacu pada pasal 50 Perda Belu nomor 6 tahun 2015.

Mereka meminta agar Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) selaku penyelenggara Pilkades tidak menafsir pasal 50 secara parsial.
Sebelum masuk pada pasal 50 ayat 5 yang mengatakan bahwa penyelesaian terhadap keberatan itu bersifat final dan mengikat, harusnya panitia melihat ayat 4 pasal 50 yang mengatakan apabila keberatan yang diajukan berpengaruh sangat signifikan terhadap hasil pemungutan suara maka dilakukan perhitungan ulang hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan.

"Dengan demikian kami menilai bahwa Pemdes secara sengaja mengabaikan ayat 4 dengan tidak melakukan perhitungan ulang. Jadi kalau tidak ada perhitungan ulang maka pasal 50 ayat 5 secara tegas dinyatakan tidak berlaku," kata Simon salah satu warga.

Menurut Simon, dirinya bersama puluhan warga Desa Lawalutolus mendatangi Kantor DPRD Belu untuk menyampaikan langsung penolakan tersebut. *

Ikuti kami di
Penulis: Frederikus Riyanto Bau
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help