Pilkada Kota Kupang

Panwas Harus Mengerti Hukum dan Taat Jalur Koordinasi

Demikian Anggota DPR RI, Arteria Dahlan saat membawakan materi sosialisasi tatap mukakepada stakeholder pada pemilihan Walikota Kupang dan Wakil Walik

Panwas Harus Mengerti Hukum dan Taat Jalur Koordinasi
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Arteria Dahlan, anggota DPR RI Komisi II sedang membawakan materi pada acara sosialisasi tatap mukakepada stakeholder pada pemilihan Walikota Kupang dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 di Swiss Belinn Kristal Hotel, Selasa (29/11/2016) 

Laporan Wartawan Pos Kupang, com, Hermina Pello

POS KUPANG, COM, KUPANG -- Agggota Panwas Kota dan Kecamatan harus mengerti hukum dan taat pada jalur koordinasi

Demikian Anggota DPR RI, Arteria Dahlan saat membawakan materi sosialisasi tatap mukakepada stakeholder pada pemilihan Walikota Kupang dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 di Swiss Belinn Kristal Hotel, Selasa (29/11/2016)

"Untun panwascam jangan bicara saja harus tahu hukum, aturan main, jalur koordonasi harus ditaati. Kalau tidak mengerti hukum maka berhenti saja. Jangan mentang- mentang dan main aturan seenaknya. Ada UU, ada aturan dari masing masing lembaga, PKPU, peraturan bawaslu, Surat edaran bawaslu, fatwa MA dan lauinnya. Jangan buat aturan sendiri. Pilkada kota Kupang ini untuk seluruh rakyat Indonesia, Pengawas bekerja sebaik-baiknya," katanya

Menurutnya, panwas Kota Kupang sempat membuat kisruh dalam pilkada Kota Kupang. Arteria menegaskan bahwa untuk KPU Kota Kupang, masalah data pemilih dimana ada pemilih yang sudah meninggal dunia, TNI Polri dan anak yang belum capai umur agar dibenahi.

KPU, lanjutnya harus bisa menjelaskan kenapa terjadi penurunan jumlah pemilih pada Pilkada Kota Kupang dari 237 ribu jiwa pada pilpres dan sekarang 232 ribu jiwa versi petugas coklit.*

Ikuti kami di
Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help