Jangan Berhenti Melawan KKN

Kendati hukum ditegakkan, tapi kita lagi-lagi menghadapi kenyataan pahit yakni praktik KKN tidak berkurang jumlahnya. Justru geliatnya semakin genit

PENEGAKAN hukum terbukti bukan satu-satunya cara jitu meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KNN) di negeri ini. Hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana korupsi ternyata tidak memberi efek jera bagi yang lain.

Sejak hadirnya lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sudah ratusan bahkan ribuan oknum penyelenggara negara yang masuk penjara gara-gara korupsi. Jabatan mereka mulai dari staf biasa, kepala dinas, anggota DPRD, bupati, walikota, gubernur bahkan pejabat tinggi negara setingkat menteri.

Vonis yang dijatuhkan hakim umumnya di atas lima tahun penjara. Belakangan ini malah muncul fenomena menarik yakni hakim agung memberikan hukuman yang jauh lebih berat bila terdakwa kasus korupsi mengajukan banding. Sebut misalnya kasus yang menimpa mantan putri Indonesia, Angelina Sondakh.

Kendati hukum ditegakkan, tapi kita lagi-lagi menghadapi kenyataan pahit yakni praktik KKN tidak berkurang jumlahnya. Justru geliatnya semakin genit dalam rupa yang jauh lebih vulgar dan mengabaikan rasa malu.

Setelah redup sejenak pasca proses hukum kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh KPK tahun 2014, jagat hukum Indonesia kembali heboh pada medio September 2016. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tersangka pimpinan lembaga terhormat yaitu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014- 2019, Irman Gusman.

Banyak orang awalnya tidak percaya tokoh seperti Irman Gusman yang dikenal sangat getol membela KPK dan bicara keras tentang praktik korupsi justru terlibat suap dengan pengusaha terkait impor gula.

Penangkapan terhadap Irman Gusman oleh KPK sungguh melukai perasaan masyarakat yang selama memberikan mandat kepada wakilnya di parlemen. Dia yang disapa "Yang Terhormat" justru bertindak tidak terhormat. Betapa kita kehilangan pemimpin yang bisa memberikan teladan. Jabatan tinggi dan terhormat terbukti bukan jaminan bahwa perilakunya pun sama dan sebangun.

Penangkapan Irman Gusman itu memberi gambaran bening bahwa praktik KKN masih kuat menggurita di Indonesia. KKN terjadi di level pemerintahan daerah hingga pusat. Itulah sebabnya setiap langkah penindakan patut kita beri apresiasi karena bisa menyelamatkan keuangan negara sekaligus terpenuhinua rasa keadilan.

Dalam konteks lokal Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini kita beri apresiasi kepada aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng yang telah menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dr. Philipus Mantur sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan bahan habis pakai (BHP) tahun anggaran 2013 yang dikerjakan PT Jehovarafa dengan nilai proyek Rp 894.918.354. Penetapan sebagai tersangka diikuti dengan penahanan. Langkah ini kiranya akan memberi kepastian hukum tentang kasus tersebut dan melecutkan semangat kita bersama agar jangan berhenti melawan praktik KKN.*

Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help