PosKupang/

Mengapa Sensus KPU Kota Kupang Tidak Masuk Akal?

Kami meyakini bahwa puluhan ribu suara pendukung calon independen terbuang percuma karena ketidakmampuan para komisioner KPU Kota Kupang

Mengapa Sensus KPU Kota Kupang Tidak Masuk Akal?
Pos Kupang/Hermina Pello
Paket Viktori 

Oleh: Matheos Viktor Messakh
Calon Walikota dari Paket Viktori (Matheos Viktor Messakh-Victor Manbait)

PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah Kota Kupang 2017 sudah dimulai dengan cacat permanen. Pelanggaran substantif terkait mekanisme sensus (baca: verifikasi faktual) pendukung calon independen dikerjakan amburadul. Tanpa perhitungan maupun penguasaan detail teknis. Apakah mungkin dengan tenaga PPS sebanyak 153 orang, KPU mampu melakukan verifikasi terhadap 57.000 pendukung calon independen, dari Paket Adil dan Viktori?

Kami meyakini bahwa puluhan ribu suara pendukung calon independen terbuang percuma karena ketidakmampuan para komisioner KPU Kota Kupang maupun institusi vertikal di atasnya menerjemahkan "sensus" dalam petunjuk teknisnya. Kesalahan fatal para komisioner KPU dalam menerjemahkan detail sensus, hanya dijawab dengan tudingan-tudingan kasuistis, tanpa adanya kemampuan untuk mengoreksi kekeliruan mendasar ini. Secara substantif kami meragukan kemampuan matematika dasar para komisioner dalam membuat kalkulasi sederhana tentang 'sensus' terutama dalam fase perencanaan.

Sensus Amburadul
Perencanaan sensus yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang terhadap 57.000 pendukung calon independen bisa dikatakan amburadul karena beberapa sebab. Pertama, jika berkaca pada model sensus, maka sejak awal KPU Kota Kupang seharusnya memiliki blok sensus. Blok sensus adalah peta wilayah pencacahan yang akan memudahkan PPS dalam melakukan proses verifikasi dukungan. Hal ini sangat aneh karena sering alibi yang dipakai oleh para petugas PPS di lapangan bahwa penghubung dari paket perorangan lah yang harus menunjukkan rumah para pendukung. Untuk Paket Viktori kami hanya mampu mempersiapkan sepertiga (50 orang) dari jumlah penghubung. Akibatnya di kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki penghubung, maka angka manipulasi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi amat tinggi. Angka terbesar TMS datang dari warga pendukung Paket Viktori yang tidak pernah didatangi sama sekali.

Kedua, tanpa adanya blok sensus, atau peta sensus telah membuat banyak pendukung dari Paket Viktori tidak disensus. Dengan model sensus yang hanya mengikuti data administrasi (RT/RW, Kelurahan) banyak pendukung Viktori yang tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran kelurahan maupun perubahan RT/RW. Hal ini membuat blok sensus seharusnya tidak semata hanya berdasarkan catatan administratif, tetapi juga berdasarkan deskripsi fisik seperti batas jalan, kali, dll.

Ketiga, sejak awal pihak KPU Kota Kupang yang sedang melakukan sensus tidak membedakan antara 'wilayah konsentrasi penduduk' dan 'wilayah non konsentrasi penduduk'. Wilayah konsentrasi penduduk adalah wilayah dengan jumlah penduduk yang padat, dan wilayah non konsentrasi penduduk kurang padat. Dalam praktek sensus yang dilakukan KPU Kota Kupang, seluruh kelurahan mendapatkan tiga orang petugas PPS, padahal wilayah konsentrasi penduduk rendah seperti wilayah Kelurahan Oesapa Selatan tidak bisa dibandingkan wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi seperti Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Oepura, dan Sikumana. Terbukti di seluruh wilayah dengan angka TMS tertinggi berada di wilayah konsentrasi penduduk tinggi.

Keempat, KPU Kota Kupang tidak bertanggung jawab atas kualitas sensus karena KPU tidak melakukan simulasi untuk memperkirakan waktu minimum yang dibutuhkan untuk memverifikasi satu dukungan setiap pendukung. Total dukungan dari dua (2) paket independen Kota yang harus diverifikasi oleh KPU Kota Kupang adalah sebanyak 57.000 dukungan. Jumlah ini amat tidak memadai dengan jumlah personel PPS yang hanya sebanyak 153 orang (3 orang tiap kelurahan).

Idealnya dalam tahapan sensus satu orang PPS bertanggung jawab atas dua blok sensus wilayah konsentrasi penduduk tinggi, atau tiga blok sensus untuk wilayah konsentrasi penduduk rendah. Satu blok sensus terdiri dari 80-120 rumah tangga. Masa kerja petugas sensus pun diberi waktu satu bulan (30 hari), atau setiap subyek sensus membutuhkan waktu minimal 30 menit.

Kelima, seharusnya komisioner KPU yang membawahi masing-masing kecamatan melakukan kontrol kualitas sensus yang dilakukan dengan cara mengambil dua blok sensus sebagai sampling di seluruh kecamatan. Sebaliknya yang dilakukan oleh Komisioner KPU adalah melakukan intrik terhadap Paket Viktori seperti yang terjadi di Kelurahan Oepura. Tanpa adanya kontrol dari komisioner KPU maupun Panwascam secara sistematis telah membuat tidak ada mekanisme cek kualitas sensus yang dilakukan PPS.

Keenam, Paket Viktori menemukan bahwa baik KPU maupun Panwaslu Kota Kupang tidak memahami apa artinya sensus, dan tidak mampu membedakan dengan sistem sampling. Praktek verifikasi faktual yang telah dijalankan di tahap pertama masih menggunakan sistem sampling dan mengabaikan 50% dukungan Viktori. Buktinya KPU Kota Kupang tidak memiliki perhitungan dasar tentang bagaimana melaksanakan sensus, dan KPU Kota Kupang hingga hari ini tidak membuka data berapa jumlah warga yang tidak dapat ditemui sama sekali karena terbatasnya waktu.

Halaman
12
Editor: agustinus_sape
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help