Banyak Pemda Desak Sri Mulyani Batalkan Penahanan Anggaran

Keputusan itu mengundang reaksi dati pemerintah daerah. Bahkan perempuan yang kerap disapa Ani itu diminta untuk membatalkan keputusan tersebut.

Banyak Pemda Desak Sri Mulyani Batalkan Penahanan Anggaran
Yoga Sukmana
Yoga Sukmana Menteri Keuangan Sri Mulyani di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016) 

POS KUPANG.COM, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memutuskan memangkas dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun dalam APBN-P 2016.

Keputusan itu mengundang reaksi dati pemerintah daerah. Bahkan perempuan yang kerap disapa Ani itu diminta untuk membatalkan keputusan tersebut.

"Pemda yang anggarannya ditunda banyak yang meminta untuk tidak dilakukan," ujar Ani di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Menurutnya, tidak semua Pemda bisa menerima pemangkasan anggaran tersebut, karena dianggap mengganggu kinerja pembangunan di daerah.

Pemerintah pusat kata Ani bisa memahami keresahan Pemda yang anggarannya di pangkas. Meski begitu, ia mengatakan bahwa keputusan penghematan itu memiliki alasan.

"Kemenkeu juga menyampaikan kondisi yang kita hadapi sebagai negara. Kami bisa bekerja sama dengan baik sehingga prioritas dan kegiatan mereka tdk terganggu, namun di sisi lain kami juga bisa mengamankan APBN," kata Ani.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa alasan pemerintah memangkas anggaran lantaran penerimaan pajak diperkirakan meleset Rp 219 triliun dari target Rp 1.526 triliun. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran sehingga defisit tidak melebihi 3 persen yang merupakan batas defisit yang ada pada APBN-P 2016.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku resah dengan surat yang diterbitkan oleh Sri Mulyani terkait penundaan pengucuran Dana Alokasi Umum (DAU).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menahan kucuran anggaran dana alokasi umum (DAU) 169 daerah senilai Rp 19,4 triliun. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 yang ditandatangani Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.

Selain Ganjar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga sempat lecet dengan penundaan DAU. Kota Bandung sendiri megalami pemangkasan Rp 300 miliar.

"Kami tidak pernah diajak ngobrol untuk membicarakan sebuah peraturan. Tahu-tahu sudah merima saja. Kan enggak bisa dalam mengelola republik ini. Jadi komunikasinya minta diperbaiki saja," kata pria yang kerap disapa Emil itu.

Editor: Ferry Jahang
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help