Politik Koran Bekas

Cita-cita reformasi seolah berjalan di tempat. Lucu dan getir terlipat jadi satu. Perubahan mendasar yang diharapkan ditawan mekanisme pasar.

Politik Koran Bekas
dokumen pos kupang
Koran bekas 

Oleh: Dominggus Elcid Li
Anggota Forum Academia NTT

MEMBACA berita tahun 2016 seperti kita sedang membaca seluruh ringkasan narasi panjang surat kabar pasca Soeharto. Cita-cita reformasi seolah berjalan di tempat. Lucu dan getir terlipat jadi satu. Perubahan mendasar yang diharapkan ditawan mekanisme pasar.

Di tahun 2016 atau 18 tahun setelah Presiden Soeharto mundur upaya untuk melihat kembali proses reformasi di Indonesia dilakukan dari berbagai kota di Indonesia --termasuk di Kupang. Jika di era Orde Baru, partai politik non Golkar dan ABRI dipasung, maka kini di era multi partai turut ditandai dengan menguatnya jalur politik per orangan atau non partai.

Fenomena menguatnya politik warga cenderung sempat membuat gamang elite partai di Ibukota. Contohnya tarik ulur Ahok, Teman Ahok, dan PDIP maupun partai-partai politik lain seperti Nasdem dan Golkar sebagai bumbunya, merupakan tema umum dalam beberapa bulan terakhir.

Relasi partai politik dan politik warga sempat diletakkan dalam posisi antagonis. Politik warga dianggap oleh PDIP sebagai bentuk deparpolisasi, sedangkan 'harapan perubahan' yang disampaikan oleh warga yang tergabung dalam 'Teman Ahok' tidak terbaca.

Fenomena ini menunjukkan 'politik populer' sedang berada di simpang jalan, di antara kendali partai politik, berada di tangan warga, pemodal, maupun aktor utama. Meskipun jika dilihat lebih jauh relasi antara Ahok dan Teman Ahok, relasinya adalah relasi asimetris, dimana Ahok menjadi figur yang 'paling berkuasa'. Artinya apa pun seruan Ahok cenderung tidak ada yang dapat membantah. Baginya pola pembangunan partisipatoris dianggap membuang-buang waktu, kompleksnya persoalan kaum miskin kota dijawab dengan tangan tentara, dan donasi taipan.

Di sisi lain, sebagian pendukung 'politik tangan besi' menganggap kompleksitas persoalan di Ibukota memang membutuhkan orang kuat agar otoritas pemerintahan DKI dapat dirasakan kembali. Agar ada order di Ibukota. Selain itu modernisasi pemukiman kumuh mutlak diadakan tanpa dialog sebab efisiensi waktu adalah kunci dari gerak maju. Pola ini agak mirip dengan apa yang dilakukan berbagai pemerintah kota di RRC: bongkar, ratakan dengan tanah, dan bangun baru.

Membaca Tanda Perubahan
Kemampuan untuk membaca tanda perubahan merupakan salah satu kunci kepemimpinan. Mulai dari kepemimpinan di dalam institusi agama, partai politik dan dalam klan rumah suku. Kemampuan membaca dan mewujudkan perubahan merupakan kata kunci untuk menjelaskan soal kondisi yang diharapkan.

Posisi seorang pemimpin publik terletak pada kemampuannya untuk mewujudkan perubahan, sekaligus mendengarkan apa harapan commune. Tarik ulur antara individu (the 'I' (saya)) dan commune merupakan tantangan tetap. Di satu sisi seorang pemimpin adalah pucuk puncak pengambilan keputusan, di saat yang sama ia harus mampu menerjemahkan harapan warga dan mengantisipasi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Tak hanya itu, seorang pemimpin publik harus cakap berdialog dengan berbagai komunitas yang ada, dengan dirinya dan semesta yang tak terbatas.

Setiap generasi memiliki struktur tanda tersendiri dalam memaknai peran publik. Setiap generasi memiliki harapan serupa apa karakter commune idealnya. Setiap generasi perlu mencoba mengerjakan apa yang dianggapnya terbaik dengan tetap melakukan kalkulasi apa yang mungkin ditempuh dalam konteks sosial. Setiap generasi perlu tiba pada substansi yang menjadi titik pijak perubahan sosial di zamannya.

Halaman
123
Editor: agustinus_sape
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help