Pertanggujawaban Dana BOS Jadi Batu Sandungan Nagekeo Dapat WTP

Kabupaten Nagekeo pada tahun 2015 belum juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggujawaban Dana BOS Jadi Batu Sandungan Nagekeo Dapat WTP
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Bupati Nagekeo, Elias Jo 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Adiana Ahmad

POS KUPANG.COM, MBAY -- Kabupaten Nagekeo pada tahun 2015 belum juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu batu sandungan Kabupaten Nagekeo mendapatkan opini WTP yakni masalah pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS.

Hal itu dikatakan Bupati Nagekeo, Elias Djo dalam sambutannya pada acara Peluncuran Program Ketangguhan Pulau yang dilakukan Plan Internasional Indonesia, Program Area Flores, Selasa (2/8/2016).

Elias mengungkapkan, ada empat akun bermasalah yang menghalangi Nagekeo mendapatkan WTP pada tahun 2015 lalu. Selain persoalan pada pengelolaan dana BOS, ada tiga akun lainnya yakni inventarisasi barang/ asset, uang hilang (Dinas Kesehatan senilai Rp 430 juta), dan pengelolaan kas pada bendahara penerimaan.

Elias mengatakan, dengan kasus pencurian di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang menyebabkan uang di berangkas senilai Rp 430 juta lebih hilang, dirinya telah mengeluarkan Peraturan Bupati yang menegaskan uang yang disimpan di berangkas maksimal hanya Rp 5.000.000,00.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda0 Kabupaten Nagekeo, Agustinus Fernandes yang dihubungi per telepon, Kamis (4/8/2016), mengatakan, empat akun pengecualian itu tidak saja menjadi sandungan bagi Nagekeo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi juga menghalangi daerah itu untuk mendapatkan insentif daerah.

Agus mengatakan, untuk mendapatkan insentif daerah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain, penetapan APBD tepat waktu, kualitas pekerjaan fisik dapat dipertanggungjawabkan, manfaat dari program untuk masyarakat di atas 90 persen, belanja modal lebih besar dari belanja pegawai, ada peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi dan laporan keuangan daerah minimal wajar dengan pengecualian.

"Kalau opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, lebih baik lagi," demikian Agus.

Agus mengungkapkan, untuk Propinsi NTT, baru Pemerintah Propinsi NTT dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP). Sedangkan daerah lainnya, sama seperti Nagekeo, Wajar dengan pengecualian (WDP).

Dikatakan Agus, Nagekeo menargetkan tahun 2017, laporan keuangan pemerintah daerah itu sudah mendapat opini WTP dengan catatan seluruh akun yang dikecualikan sudah terpenuhi semua.*

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help