27 TKW NTT Badannya Penuh Jahitan, Pemerintah Belum Serius Tangani Perdagangan Orang
Berdasarkan catatan dari Rumah Perempuan, kurang lebih terdapat 27 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT dipulangkan dengan tubuh penuh jahitan.
POS KUPANG.COM, KUPANG -- Berdasarkan catatan dari Rumah Perempuan, kurang lebih terdapat 27 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT dipulangkan dengan tubuh penuh jahitan.
"Indikasinya sebagai perdagangan organ tubuh. Sudah saatnya NTT ditetapkan menjadi daerah darurat trafficking. Pemerintah terlihat belum serius menangani kasus-kasus perdagangan orang," kata Ketua Sinode GMIT Pdt. Dr. Merry Kolimon, usai berdiskusi bersama sejumlah aktivis dari Rumah Perempuan dan Jaringan Perempuan Untuk Indonesia Timur (J-PIT), Selasa (2/8/2016).
Dia menjelaskan, trafficking adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Hal ini harus dijadikan sebagai agenda bersama seluruh elemen di daerah ini. Pasalnya saat ini seluruh elemen masyarakat di NTT sedang dihadapkan pada sebuah jaringan yang besar dan luas.
Pada saat yang sama, lanjut Kolimon, pihaknya merasa bahwa keseriusan pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab untuk penanggulangan masalah ini tidak terlihat. Perjuangan isu buruh migran dari pihak-pihak terkait, baik itu di tingkat kabupaten maupun propinsi belum terlihat serius.
"Belum ada keseriusan. Korban terus berjatuhkan. Terakhir adalah Yufrida Selan yang dipalsukan identitasnya dengan nama Linda Sapae. Persoalan yang dihadapi oleh keluarga Selan hari ini bukan persoalan mereka sendiri tapi kita semua. Kami di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), melihat ini sebagai bagian dari kesakitan GMIT," tandasnya.
Pihaknya berharap, pemerintah dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi setiap rakyatnya. Namun ketika terjadi pemalsuan identitas dan anak di bawah umur hilang dari rumah, lalu kembali dengan jahitan penuh badan, menunjukan tidak ada perlindungan dari pemerintah.
"Kita punya negara, kita punya pemerintah. Tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat, tapi dalam kondisi seperti ini menandakan bahwa negara tidak sungguh melindungi rakyatnya." (jet)