Lipsus Kejaksaan NTT

Praktisi Hukum: Jangan Sampai Jual Kerbau Beli Kambing

Penanganan kasus korupsi semestinya mempertimbangkan aspek kerugian negara. Pasalnya, bisa jadi biaya yang dikeluarkan negara untuk menanganani kasus

Praktisi Hukum: Jangan Sampai Jual Kerbau Beli Kambing
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ilustrasi: John Rihi, S.H sementara mengembalikan uang pengganti kerugian negara kepada jaksa Kejari Kalabahi di ruang Panitera Muda Tipikor, Pengadilan Tipikor, Senin (26/1/2015). 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Penanganan kasus korupsi semestinya mempertimbangkan aspek kerugian negara. Pasalnya, bisa jadi biaya yang dikeluarkan negara untuk menanganani kasus korupsi melebihi kerugian negara.

"Jangan sampai mengejar kasus yang ada kerugian negara, tapi justru menimbulkan kerugian bagi negara. Ibarat jangan jual kerbau untuk beli kambing," tegas praktisi hukum, John Rihi, S.H kepada Pos Kupang, Selasa (19/7/2016).

John menyarankan kejaksaan bijak memilih kasus mana yang menarik dan menimbulkan kerugian negara yang besar. Pasalnya, dalam menangani kasus-kasus korupsi, negara juga memberikan anggaran bagi kejaksaan untuk dana penanganan satu kasus korupsi.

Ia mengharapkan kejaksaan tidak mencari kesalahan orang dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi harus bersikap proporsional dan berani menyatakan salah bila salah dan benar bila benar.

"Selama ini belum saya temukan ada jaksa yang menuntut orang bebas. Padahal di pengadilan banyak kasus yang bebas. Saya mengharapkan kejaksaan lapang dada untuk menegakkan kebenaran, termasuk membebaskan orang dan tidak hanya menghukum orang saja," tandas John.

Hari jadi adhyaksa tahun ini diharapkan menjadi momen evaluasi kinerja dalam setahun berkarya. Aparat kejaksaan hendaknya meningkatkan profesionalisme dan mencegah kasus yang ditangani tidak berulang tahun. Jaksa juga jangan tebang pilih atau melaksanakan tugas karena pesan sponsor.

Demikian harapan warga Kota Kupang, Ana Waha Kolin, S.H, Hendrik Aran dan Dra. Mien Patymangoe-Hadjon yang dihubungi terpisah, Kamis (21/7/2016).

Ana Waha Kolin mengapresiasi kinerja aparat kejaksaan di seluruh NTT yang semakin membaik. Dia juga mengharapkan penanganan kasus lebih cepat dan tuntas.

"Ada banyak kasus yang sudah diproses, tetapi ada juga dibiarkan berlarut-larut sampai berulang tahun. Kita berharap aparat kejaksaan bekerja profesional. Jika ada oknum aparat kejaksaan yang terlibat kasus, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini dimaksudkan agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kejaksaan," tegasnya.

Hendrik Aran mengatakan, hari adhyaksa merupakan momen refleksi. Sudah sejauh mana penanganan kasus-kasus korupsi di daerah ini. Aparat kejaksaan harus betul-betul bekerja sesuai hati nurani bukan atas pesan sponsor.

Mien Patimangoe-Hadjon meminta agar aparat kejaksaan di seluruh NTT merefleksi apa yang sudah dilakukan selama ini. Penanganan kasus yang patut menjadi perhatian utama adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kasus human trafficking. (aly/yon)

Editor: Alfred Dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved