Hanya Enam Laporan ke Ombudsman NTT Tentang Kinerja Kejasaan

Kinerja aparat kejaksaan di NTT tergolong baik dibandingkan instansi penegak hukum lainnya.

Hanya Enam Laporan ke Ombudsman NTT Tentang Kinerja Kejasaan
POS KUPANG/ALFRED DAMA
Darius Beda Daton 

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Kinerja aparat kejaksaan di NTT tergolong baik dibandingkan instansi penegak hukum lainnya.

Kondisi itu terlihat kurangnya laporan pengaduan dari masyarakat kepada Ombudsman NTT terkait pelayanan dan penanganan kasus di Kejati NTT dan jajaran kejaksaan di daerah.

"Dari 370 kasus pengaduan masyarakat kepada Ombudsman NTT hingga pertengahan Juli 2016, laporan terkait kinerja kejaksaan di NTT hanya enam laporan. Dari jumlah ini laporan pengaduan dari masyarakat terkait kinerja kejaksaan kurang dibandingkan instansi penegak hukum lain yang mencapai ratusan pengaduan," kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, SH, Kamis (21/7/2016).

Sedikitnya pengaduan masyarakat tentang kinerja kejaksaan juga terjadi tahun 2015. Dari 350 pengaduan yang masuk ke Ombudsman hanya 12 laporan dari masyarakat yang mengadukan kinerja kejaksaan.

Ia merincikan, 12 laporan itu berupa dugaan administrasi tiga laporan, tentang penundaan berlarut tiga laporan, tidak kompeten dan masing-masing satu laporan permintaan imbalan uang, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak patut, konflik kepentingan dan diskriminasi.

"Pengaduan tahun 2016 hingga pertengahan Juli, kami menerima enam laporan dari masyarakat terdiri tiga laporan tentang penyimpangan prosedur dan masing-masing satu laporan tentang penyimpangan wewenang dan tidak patut," kata Darius.

Untuk instansi kejaksaan yang dilaporkan, Darius membeberkan, tahun 2015, tiga laporan Kejari Kupang, tiga laporan Kejari Lewoleba, dua laporan Kejari Larantuka, dan masing-masing satu laporan Kejari Atambua, Labuan Bajo, Bajawa dan Ende.

Tahun 2016, masing-masing satu laporan Kejati NTT, Kejari Larantuka, Kejari Maumere, Kejari Ruteng, Kejari Oelamasi, dan Kejari Waikabubak.

Tentang persoalan apa saja yang dilaporkan masyarakat tentang kinerja kejaksaan, Darius mencontohkan dugaan penundaan berlarut putusan pengadilan (eksekusi) atas putusan pengadilan (tidak sesuai jangka waktu minimal yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum).

Selain itu, adanya laporan dugaan tidak kompeten jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berupa penetapan tersangka mendahului hasil audit kerugian negara.

"Kami juga menerima laporan adanya dugaan tindakan tidak patut jaksa penyidik dalam penyusunan surat tuntutan yang memuat keterangan saksi fiktif. Tak hanya itu ada juga laporan dugaan penyimpangan prosedur berupa jaksa penyidik mengembalikan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (p-21) kepada penyidik kepolisian," ungkap Darius. Terhadap pengaduan itu, Darius menjelaskan, Ombudsman sudah menindaklanjuti. Laporan sudah diberikan kepada Asisten Pengawasan Kejati NTT dan kejaksaan di kabupaten/kota yang diadukan masyarakat. (aly)

Editor: Alfred Dama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved