Wagub Khawatir Ada Korupsi Besar-besaran di Desa di NTT

Laporan Wartawan Pos Kupang, Muhlis Al Alawi

POSKUPANG.COM, KUPANG -- Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A Litelnoni mengkhawatirkan banyaknya anggaran dari pemerintah pusat ke desa akan memunculkan banyaknya kasus korupsi besar-besaran di desa.

Untuk itu ia meminta aparat pemeriksa intern pemerintah (APIP) di kabupaten/kota harus maksimal mengawasi pengelolaan desa'>dana desa di kabupaten/kota di NTT.

Permintaan itu disampaikan Wagub Benny saat membuat launching knowledge managament system (KMS) peningkatan kapabilitas APIP se-NTT di Aula BPKP NTT di Kupang, Senin (27/6/2016) pagi.

Tak hanya launching, BPKB NTT juga menggelar focus group discussion usai acara pembukaan dan menyerahkan penghargaan kepada tiga kabupaten yang cepat menindaklanjuti temuan BPKP yakni Belu, Ngada dan Sumba Timur.

Acara dihadiri inspektur inspektorat se-NTT, aparat pengawas Polda NTT, RSUD dan PDAM.

Menurut Wagub Benny, kendati pendamping desa sudah ada namun ia masih mengkhawatirkan aparat desa belum mampu mengelola maksimal dana tersebut. Apalagi sistem pengelolaan desa'>dana desa itu seperti pengelolaan APBD yang membutuhkan pengetahuan administrasi tata kelola keuangan.

Wagub Benny mengkhawatirkan bila peran APIP lemah maka bukan tidak mungkin dua tahun kedepan banyak kepala desa yang akan masuk penjara.

Untuk itu diharapkan meski jumlah APIP di NTT masih sedikit namun kualitas terus ditingkatkan sehingga bisa maksimal mengawasi pengelolaan desa'>dana desa di seluruh daerah.*