Interaksi Simbolik dalam Politik Negara Bangsa

Inti dari penelitian interaksi simbolik adalah upaya metodologik untuk mengungkapkan realitas perilaku

Interaksi Simbolik dalam Politik Negara Bangsa
ilustrasi

Oleh Marianus Mantovanny Tapung
Mahasiswa S3 UPI Bandung

POS KUPANG.COM - John Dewey (1859-1952) adalah filsuf pertama yang memperkenalkan pendekatan interaksi simbolik dalam penelitian pendidikan. Kemudian, Geroge Herbert Mead (1863-1931) dan peneliti-peneliti lainnya mengembangkannya untuk kajian yang lebih luas pada bidang sosio kultural, politik, ekonomi dari seseorang, sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Inti dari penelitian interaksi simbolik adalah upaya metodologik untuk mengungkapkan realitas perilaku personal, kelompok, maupun masyarakat dalam hubungan dengan sosio kultural, politik, ekonomi, yang terfasilitasi melalui aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi menjadi variabel penting dalam interaksi simbolik, karena dengannya peneliti dapat mengeksplorasi berbagai simbol, tanda-tanda, fenomena yang bermakna untuk dijelaskan, dipahami dan diinterpretasi demi kepentingan kesimpulan yang baik. Kesimpulan ini nantinya dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya, pengembangan kehidupan masyarakat, penyusunan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan, dll.

Premis interaksi simbolik menurut Blumer (Jailani, 1994) ada tiga, yaitu: pertama, manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang muncul di hadapannya; kedua, bermacam-macam makna muncul sebagai akibat dari interaksi sosial seorang dengan orang lain.

Ketiga, bermacam makna itu perlu dijelaskan (erklaren), dimengerti (vertehen) dan diinterpretasi (hermenuetika) sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari mereka yang memiliki simbol tersebut. Selanjutnya, ketiga premis ini memunculkan tujuh prinsip dasar interaksi simbolik, yakni: (1) simbol dan interaksi tidak bisa dipisahkan, seperti fakta tidak bisa dilepaspisahkan dari konteks; (2) simbol bersifat personal, karenanya perlu ada pemahaman jati diri yang baik dari subyek-subyek yang terlibat dalam interaksi tersebut; (3) simbol pribadi selalu mesti berelasi dengan konteks sosio budaya, politik, ekonomi yang mengitarinya; (4) situasi yang menggambarkan simbol perlu direkam dan dicerna; (5) metode dalam memahami interaksi mesti merefleksikan hubungan antara bentuk perilaku dan prosesnya; (6) upaya menangkap makna di balik fenomena sangat penting; (7) interaksi simbolik membutuhkan pemikiran dan tindakan yang fokus dan tidak berbias.

***
Saya mencoba meletakkan konteks politik bangsa ini dalam telusuran perspektif interaksi simbolik ini. Pemerintah, partai politik, parlemen, anggota parlemen dan masyarakat secara langsung atau tidak tidak langsung, terlibat dalam interaksi simbolik ini. Pemerintah memiliki keharusan untuk berinteraksi dengan warga masyarakat agar segala bentuk program dan rencana-rencana pembangunan cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karenanya, komunikasi intens mesti terus mengemuka untuk menggali makna tersembunyi dari simbol-simbol kebutuhan masyarakat, yang relevan dengan konteks sosio kultural, politik dan ekonomi. Melalui pendekatan interaksi simbolik ini, simbol-simbol yang selama ini terpendam (undercover), dimunculkan dengan metode penjelasan, pemahaman dan interpretasi. Munculnya berbagai makna simbol kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan akan mempengaruhi rumusan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat (option for the society needs).

Politik pembangunan yang berbasis pada fakta dan konteks kebutuhan masyarakat akan menjauhkan pemerintah dari pola kebijakan dan program yang minim analisis, mubazir dan mangkrak. Komunikasi dalam interaksi simbolik ini secara mendasar membuat pemerintah lebih fokus, komprehensif dan holisitik, dan menghindari egosektoral serta kecenderungan sektarianistik dalam menerapkan polisi-polisi pembangunannya.

Kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) serta kegiatan-kegiatan sejenisnya dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional merupakan kegiatan yang sangat ideal (das sein), sekurang-kurangnya menurut sudut pandang interaksi simbolik. Namun, sejauh mana kegiatan ini benar-benar menjadi aktivitas signifikansi atas kebutuhan-kebutuhan kontekstual masyarakat, baik dari segi pendekatan, metodologi, konten dan aplikasinya, sangat tergantung pada 'political will' dari pemerintah dan para pihak yang terlibat.

Formalisme, rutinisme dan orientasi menghabiskan anggaran (budget spending oriented) akan mengkooptasi esensi dari kegiatan Musrenbang dan kegiatan sejenis lainnya, dalam menjawab apa yang seharusnya (das sollen) menjadi kebutuhan masyarakat.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved