Kala Dinasti Kala Politik

Dalam kaca mata saya, ada dua hal yang dipersoalkan FT di sana. Pertama, soal genealogi dan etnopolitik sekaligus.

Kala Dinasti Kala Politik
ilustrasi

Oleh Lasarus Jehamat
Sosiolog Undana; Peneliti Institut Sophia Kupang

POS KUPANG.COM - Tulisan saya di Harian ini tanggal 7 Mei 2016 yang berjudul Bahaya Politik Dinasti ditanggapi secara bermartabat oleh rekan Fredryk Tokan (FT) tanggal 18 Juni 2016. FT memberi judul tulisannya dengan sebuah kalimat interogatif, menantang dan amat pragmatis: Adakah Politik Dinasti di Kota Kupang? Bangga dan senang rasanya berdiskusi secara terhormat di forum ini. Seperti yang FT baca dalam Bahaya Politik Dinasti, yang ingin saya sampaikan di sana adalah sebuah 'awasan mewanti' kepada tidak saja kepada PDIP dan partai politik pada umumnya, tetapi terutama kepada Frans Lebu Raya (FLR), yang tengah berkuasa di Provinsi NTT saat ini sebagai Gubernur sekaligus pemimpin partai politik tingkat provinsi.

Dalam kaca mata saya, ada dua hal yang dipersoalkan FT di sana. Pertama, soal genealogi dan etnopolitik sekaligus. Kedua, soal konteks politik lokal NTT. Dua soal itu dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang terlihat sederhana, tetapi berbelit-belit dalam pemahamannya.

Tulisan ini ingin meluruskan pemahaman banyak teman yang melakukan protes atas artikel itu. Dalam hitungan saya, Bung FT menjadi orang yang kesekian melakukan protes atas hal yang sama. Intinya, ruang politik dan demokrasi yang tengah berkembang baik di NTT tidak boleh hancur dan tergerus hanya karena kepentingan satu dua orang. Jadi, ketika saya menulis Bahaya Politik Dinasti, moral utamanya bukan untuk menyerang PDIP atau FLR dan Selly Tokan. Saya hanya ingin agar demokrasi yang tengah tumbuh dan berkembang yang juga dimotori FLR menjadi semakin baik dan dewasa.

Watak Politik Dinastik
Jika Bung FT membaca dengan agak teliti dan obyektif semua isi tulisan saya, kental di sana menyebutkan bahwa kala PDIP Kota Kupang menyodorkan nama Selly Tokan sebagai wakil Walikota Kupang untuk bersanding dengan Jonas Salean, maka itu menjadi hak PDIP secara kelembagaan dan hak politik Selly Tokan secara individual. Bahwa secara kelembagaan partai memiliki mekanisme untuk menentukan bakal calon yang akan diusungnya dalam setiap kontestasi politik sulit ditolak.

Meskipun demikian, partai politik tidak hidup di ruang hampa. Dia hadir dan hidup dalam konteks sosial kemasyarakatan. Massa PDIP di Kota Kupang dan elastisitas serta dinamika politik lokal Kota Kupang merupakan aktor dan konteks sosial kemasyarakatan itu. Karena itu, dalam konteks Kota Kupang, fenomena penentuan Selly Tokan oleh elite PDIP (Kota Kupang dan NTT) dinilai lebih banyak karena faktor FLR ketimbang karena kontestasi internal PDIP Kota Kupang. Penilaian seperti itu muncul karena dua sebab utama.

Pertama, lepas dari berbagai pertimbangan dan kalkulasi politik internal PDIP, sebagai pemenang pemilu beberapa waktu lalu, PDIP sebenarnya mampu dan sanggup mengusung calon nomor satu. Epi Seran, Niko Frans dan beberapa nama lain adalah orang yang dianggap laik dan mumpuni dapat menandingi popularitas Jonas Salean, Herman Man atau Jefri Riwu Kore. Merujuk pendapat filsuf Italia Gaetano Mosca, dalam karya monumentalnya The Ruling Class (1980) disebutkan bahwa setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan jika tidak bisa di dalam aturan hukum. Jika memang Sekretaris PDIP Kota Kupang yang dipilih, apakah tidak ada kader lain yang dapat menandingi popularitas elite yang telah disebutkan di atas? Secara genealogis, realitas penunjukan seperti itu kental mempertontonkan politik dinasti. Sebab dasarnya jelas. FLR menjadi ikon PDIP NTT. Itu saja.

Harus dipahami pula bahwa praktik politik dinasti dapat berkembang dalam beberapa kondisi berikut seperti tingkat pendidikan politik masyarakat dan elite yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap. Tiga indikator itu belum sepenuhnya berjalan efektif di Kota Kupang sebagai barometer politik NTT.

Dengan demikian, selain konteks lokalitas politik Kota Kupang, genealogi politik dan etnopolitik menjadi pertimbangan utama yang dipakai elite kekuasaan PDIP Kota Kupang dan NTT dalam keputusan itu.

Kedua, kontestasi politik Kota Kupang dan beberapa kabupaten lain tidak bisa lepas dari perhelatan Pilkada NTT beberapa waktu mendatang. Dalam konteks itu, kita bisa melihat pandangan Michels (1962). Disebutkan bahwa dalam organisasi demokratis sekalipun, jika sebuah kepemimpinan terpilih, ia akan membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan menggerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya. Merujuk pada konsep neopatrimonialistik, FLR bisa melakukan apa saja untuk menempatkan beberapa orang kepercayaannya di beberapa kabupaten/kota di NTT dalam kapasitasnya sebagai ketua partai.

Maka, dinasti dalam tulisan Bahaya Politik Dinasti tidak hanya dimengerti dalam konteks genealogis atau etnopolitik an sich, tetapi juga karena kedekatan hubungan sosial dan politik.
Kehadiran Adinda Lebu Raya dalam ruang politik lokal NTT harus dibaca dan bisa dikaitkan dengan kontestasi politik lokal Kota Kupang itu. Sulit menyebut beberapa fakta empirik di ruang ini untuk menunjukkan tendensi ke arah sana.

Teman-teman bisa berdiskusi banyak dengan teman-teman partai dan mereka yang konsen dengan politik di Kota Kupang. Yang pasti, nama Adinda Lebu Raya sering didiskusikan tidak hanya secara internal PDIP, tetapi juga menjadi konsumsi publik NTT. Bahaya Politik Dinasti bisa dibaca dalam konteks demikian.

Karena itu, maka politik dinasti tidak hanya dimengerti sesederhana yang kita baca di berbagai literatur. Politik dinasti harus dilihat dan dihubungkan dengan konteks sosial dan langgam politik lokalnya. Massa dan konteks politik Kota Kupang mestinya menjadi hal lain yang harus menjadi pertimbangan elite politik PDIP Kota Kupang dan NTT.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help