Pemerintah Bantah akan Merumahkan 1 Juta PNS

"Tidak ada keinginan pemerintah untuk merasionalisasi atau mengurangi PNS dalam angka yang besar sekali," lanjut dia.


POS KUPANG.COM, JAKARTA --Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah kabar pemerintah akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Rencana itu sempat diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

"Yang sebenarnya, MenPAN-RB mengirim surat lewat Seskab, dan kami sudah buat memo kepada Presiden. Surat tersebut sebenarnya mengenai rencana jangka panjang PNS," ujar Pram di Kantor Presiden, Senin (6/6/2016).

"Tidak ada keinginan pemerintah untuk merasionalisasi atau mengurangi PNS dalam angka yang besar sekali," lanjut dia.

KemenPAN-RB, melalui surat itu, hanya akan melanjutkan moratorium PNS yang sudah dilaksanakan pemerintah sebelumnya. Dengan demikian, tidak perlu ada PNS yang dirumahkan.

Pramono mengatakan, pemutusan hubungan kerja PNS dalam jumlah besar tidak bisa hanya diputuskan oleh pejabat setingkat menteri. Keputusan itu harus diambil oleh Presiden dan telah melalui pertimbangan matang.

"Tapi saya pribadi sudah menyampaikan ke MenPAN-RB dan beliau sudah menyampaikan bahwa tidak benar seperti yang beredar di publik," ujar Pramono.

Seperti diberitakan Harian Kompas, pemerintah terus mematangkan rencana merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang. Kedua langkah strategis akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.

Selain merasionalisasi sekitar 1 juta PNS hingga tahun 2019, pemerintah juga secara bertahap akan mengurangi 76 lembaga nonstruktural (LNS) yang dibentuk undang-undang hingga tinggal sekitar 50 lembaga agar pemerintah lebih efektif dan efisien.

Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah bertekad menghapus jabatan eselon tiga dan empat agar struktur organisasi pemerintahan lebih ramping dengan rantai birokrasi yang pendek.*

Editor: Hyeron Modo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help