Berita Sumba

Sapi Ongole dengan Bobot Rendah Diantarpulaukan

Perusahaan yang bergerak dibidang jual beli dan pengantarpulauan ternak dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timu

Sapi Ongole dengan Bobot Rendah Diantarpulaukan
POS KUPANG.COM/ALFONS NEDABANG
Penanggungjawab Karantina Wilayah Kerja Waingapu, drh. I Wayan Rudiyasa memperlihatkan sapi Ongole milik CV Ana Haharu yang dikarantina, Senin (30/5/2016). 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

POS KUPANG.COM, WAINGAPU -- Perusahaan yang bergerak dibidang jual beli dan pengantarpulauan ternak dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, hendak mengantarpulaukan sapi Ongole bobot rendah. Saat ini sapi Ongole telah dikarantina di Karantina Hewan Waingapu.

Penanggungjawab Karantina Wilayah Kerja Waingapu, drh. I Wayan Rudiyasa mengatakan sapi yang sudah dikarantina milik CV Ana Haharu sebanyak 200 ekor.

"Perusahaan ini kerjasama dengan PT Tunas Jaya di Bekasi. Jadi, pembelinya Tunas Jaya," jelas Rudiyasa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/5/2016).

"Hewan yang ada sebanyak 200 ekor. Sekitar 30 persennya, bobotnya di bawah 300 kg. Kita lihat dari fisiknya sudah ketahuan," tambahnya.

Rudiyasa mengatakan, sesuai Peraturan Gubernur NTT, sapi yang diantarpulaukan harus memiliki berat 325 kg ke atas. "Lihat dari posturnya, ada yang bobotnya di bawah 300 kg," ujar Rudiyasa.

Dikatakannya sapi-sapi tersebut sudah dikarantina sejak seminggu yang lalu. Sapi-sapi dimaksud belum di-ker sehingga belum mendapat ijin untuk diantarpulaukan.

Kenapa sebelum di-ker sudah bisa masuk karantina? "Memang dari aturan tidak bisa, hewan masuk karantina harus lolos ker. Harus memiliki ijin dan surat keterangan kesehatan. Tapi khusus Waingapu kami beri kebijakan. Hewan sudah kami ijin masuk karantina," jawab Rudiyasa.

Menurutnya, bila ditampung di luar, dikhawatirkan akan dicuri. Mengingat kasus pencurian hewan di Sumba Timur sering terjadi. Atas dasar itu sehingga pihaknya mengijinkan hewan masuk karantina, sementara administrasi urus belakangan. Hewan yang tidak lolos ker akan dikeluarkan dari karantina.

"Hal yang biasa. Yang lain juga seperti itu. Tapi begitu saat ker tidak memenuhi syarat maka hewan dikeluarkan. Hewan dikasi kode, kartunya diambil. Hewan yang lolos ker akan mendapat ijin dari kantor perijinan untuk diantarpulaukan," jelas Rudiyasa sembari menambahkan ker hewan dilakukan di Karantina dan menjadi kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur.

Mengenai kapan dilakukan ker, Rudiyasa mengaku tidak tahu. Namun jika sudah lewat ketentuan batas waktu hewan dikarantina maka hewan-hewan yang bersangkutan harus dikeluarkan dari karantina.

"Saya tidak tau kapan di ker. Sesuai aturan, waktu hewan ditampung di karantina 7 sampai 14 hari. Perusahan pemilik hewan membayar jasa karantina Rp 600 per ekor per hari. Kalau tidak ada kejelasan keberangkatan dan waktu karantinanya sudah habis maka hewan-hewan harus dikeluarkan. Kandang akan diisi oleh hewan-hewan lain. Jadi bergilir," tandasnya.

Menurutnya, kasus ini menjadi hangat karena disinyalir hewan-hewan tersebut milik anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Rudiyasa enggan menyebut nama anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang kerjasama dengan pengusaha asal Bekasi. (*)

Penulis: Alfons Nedabang
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help