Pelarangan Buku dan Kebebasan Berpikir

Sepintas ketiganya seakan berdiri sendiri, tetapi bila dicermati, ketiganya memiliki keterkaitan, setidaknya keterkaitan

Pelarangan Buku dan Kebebasan Berpikir
Shutterstock
Ilustrasi 

Oleh Gusty Fahik
Staf pada Institut SOPHIA, Kupang

POS KUPANG.COM - Bulan Mei menjadi bulan yang cukup penting bagi negara ini. Selama bulan Mei, negara ini memperingati beberapa momen bersejarah, mulai hari pendidikan nasional, hari lengsernya Soeharto, hari buku nasional, hingga hari kebangkitan nasional.

Sepintas ketiganya seakan berdiri sendiri, tetapi bila dicermati, ketiganya memiliki keterkaitan, setidaknya keterkaitan semangat yang diandaikan ada dalam diri manusia Indonesia. Secara sederhana dapat ditarik hubungan yang demikian, pendidikan membantu orang memiliki pengetahuan dan menumbuhkan semangat untuk bangkit melawan aneka penindasan seperti yang dilakukan rezim Soeharto.

Namun, beberapa kejadian selama bulan Mei 2016 menjadi bukti bahwa apa yang diperingati dari sejarah selama bulan Mei tidak lebih dari sebuah rutinitas tahunan yang nihil makna. Salah satunya ialah tindakan razia terhadap buku-buku kiri yang didukung oleh Perpustakaan Nasional (Tempo.co 16/5).

Buku-buku kiri dianggap anti Pancasila dan karena itu berbahaya bagi negara ini. Benarkah buku-buku kiri memang mengandung potensi bahaya yang bisa meruntuhkan negara ini bila dibaca oleh masyarakat luas?

Menengok Sejarah
Penghancuran terhadap gerakan kiri di tanah air berlangsung dengan amat masif pasca meledaknya peristiwa 30 September 1965 di Jakarta. Gerakan itu menyebabkan terjadinya pembersihan besar-besaran terhadap semua unsur gerakan kiri yang dengan begitu saja dihubungkan dengan PKI sebagai partai pemberontak yang telah berdosa karena coba melaksanakan kudeta yang gagal dan mengkhianati Pancasila.

Sejak itu, indoktrinasi bahwa hal-hal yang berbau kiri adalah berbahaya dilakukan secara terstruktur oleh rezim Soeharto lewat aneka cara dan jalan, termasuk melalui pendidikan. Buku-buku yang berhubungan dengan Marx seketika raib dari perpustakaan-perpustakaan dan generasi muda Indonesia dikerangkeng dalam sebuah prasangka bahwa gerakan kiri adalah PKI dan anti Tuhan, sehingga berbahaya bagi kemajuan sebuah negara Pancasila yang berketuhanan.

Singkatnya, orang dikondisikan untuk membenci sesuatu yang tidak dikenal, atau yang dikenal secara keliru. Sejarah sesungguhnya tentang gerakan kiri di Indonesia tidak pernah dipelajarai hingga tuntas, termasuk sumbangsih eksponen gerakan kiri semisal Tan Malaka atau Sutan Sjahrir bagi kemerdekaan negara ini. Orang cukup dibuat tahu bahwa kaum kiri adalah pengkhianat bangsa yang sama sekali tidak punya sumbangsih positif terhadap kemerdekaan dan pembangunan negara ini.

Indoktrinasi terstuktur dan masif seperti ini boleh jadi berhasil melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto selama puluhan tahun, tetapi ia memunculkan sebuah bahaya lain yakni pembodohan terhadap generasi muda.

Akibat lanjut dari pembodohan ini adalah selama sekian tahun wacana tentang reforma agraria dan pemerataan keadilan sosial, terutama bagi kaum buruh dan petani sama sekali tidak terdengar. Justru yang berjalan mulus ialah wacana besar tentang pembangunan yang disertai pencaplokan lahan dan upah yang tidak layak bagi kaum buruh yang tidak bisa menyuarakan protes atas pemenuhan hak-haknya. Semua berlangsung di bawah kontrol jargon stabilitas dan pembangunan nasional.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved