Politik Pendidikan yang Membebaskan, Mungkinkah?

Dalam buku ini Freire secara lugas menggambarkaan tentang kaum elitis dalam segala kebijakan dan praksisnya

Politik Pendidikan yang Membebaskan, Mungkinkah?
ilustrasi

Oleh Marianus Mantovanny Tapung
Mahasiswa S3 UPI Bandung

POS KUPANG.COM - Paulo Freire (1921-1997) adalah seorang tokoh multikultural yang begitu gencar berbicara tentang 'pendidikan yang membebaskan'. Tesisnya tentang 'pendidikan yang membebaskan' itu termaktub dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of the Oppressed, 1970).

Dalam buku ini Freire secara lugas menggambarkaan tentang kaum elitis dalam segala kebijakan dan praksisnya, menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk menindas dan merampas hak-hak asasi masyarakat kecil, sehingga mereka tetap berada dalam "kebudayaan bisu" (submerged in the culture of silence).

Kemudian dalam buku "Pedagogi Hati" (Pedagogy of Heart, 1997) dan "Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan" (The Politics of Education; Culture, Power and Liberation, 1999), Freire mengajukan antitesis dengan mengajak semua pihak untuk berperang terhadap fatalisme atau kepasrahan pasif pada realitas kondisi pendidikan yang menindas tersebut.

Ia menyerukan agar pemerintah, para politisi, masyarakat, LSM, praktisi pendidikan (guru), maupun siswa, harus kompak dan bekerja sama untuk membebaskan diri dan masyarakat dari keterpurukan dan keterbelengguan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dengan perjuangan dan kesadaran bersama serta didukung dengan niat baik dari semua pihak, maka diri dan masyarakat yang mengalami keterbelengguan akan terarah pada pembebasan, di mana semuanya akan menjalani kehidupan normal dan layak sebagai manusia sejati.
***
APAKAH mungkin pemikiran Freire tentang 'politik pendidikan yang membebaskan' relevan dan kontekstual dengan situasi pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya, relevan dan kontekstual! Memang, pendidikan kita saat ini tidak berada pada situasi, kondisi dan konteks (Amerika Latin) di mana Freire memunculkan pemikirannya tentang 'pendidikan yang membebaskan', seperti yang telah terkupas dalam buku-bukunya.

Namun, setelah saya mencermatinya, kondisi-kondisi yang ada di Amerika Latin tersebut sudah mengalami migrasi dan metamorfosis dalam situasi kontekstual pendidikan Indonesia. Migrasi dan metamorfosis tersebut terkonfirmasi secara tidak kasat mata dalam berbagai cerminan kondisi keterpurukan, keterbelakangan, kemiskinan, degradasi etika dan moral, serta kerusakan lingkungan yang melanda bangsa sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini.

Sementara itu, berbagai upaya untuk bebas dari kondisi-kondisi seperti ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan komponen-komponen bangsa lainnya, melalui bidang pendidikan. Pendidikan sampai saat ini tetap menjadi bidang strategis dan sebagai taruhan untuk merdeka dari masalah-masalah bangsa di atas. Namun, tampaknya pemerintah, masyarakat dan komponen bangsa lainnya perlu bekerja keras lagi untuk menata pendidikan demi membebaskan bangsa ini dari keadaan yang negatif tadi.

Merujuk pada pemikiran Freire, dalam tataran reflektif-kontekstual, saya membuat beberapa sintesis sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap langkah dan niat baik pemerintah dalam membebaskan masyarakat bangsa Indonesia dari situasi 'tidak menyenangkan' tadi. Sintesis ini terangkum dalam tiga poin berikut ini.

Pertama, semua pengambil kebijakan dan pembuat keputusan pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat sekolah untuk berani keluar dari kerangkeng tata kelola pendidikan yang buruk (poor education governance). Dewasa ini berbagai informasi tentang penerapan tata kelola pendidikan yang baik dan benar dari negara-negara yang sudah maju pendidikannya bisa menjadi model penerapan tata kelola pendidikan di negara kita dalam berbagai tingkatannya.

Pada tingkat pusat, tata kelola pendidikan yang terintegrasi dan representatif (integrated and representative education governance) dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kondisi riil tiap wilayah NKRI, perlu dipertimbangkan untuk dirancang dan diimplementasikan. Sementara itu, pada tingkat daerah dan sekolah, tata kelola pendidikan yang berbasis sekolah seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan melibatkan stakeholders pendidikan sebaiknya diterapkan secara komprehensif dan bila sudah menerapkannya, perlu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved