Demokrasi: Personifikasi atau Sistematisasi Politik?

Menempatkan orang baik ke dalam sistem yang buruk ternyata tidak dengan sendirinya memperbaiki kehidupan.

Demokrasi: Personifikasi atau Sistematisasi Politik?
ilustrasi

Oleh Paul Budi Kleden, SVD
Rohaniwan Katolik, Tinggal di Roma

POS KUPANG.COM - Pertanyaan sulit yang sering didiskusikan dalam perdebatan tentang perubahan sosial adalah memulainya dari mana: dengan mengubah manusianya, atau dengan merevisi atau mengganti sistem? Hal ini bukan hanya menjadi sebuah persoalan untuk para cerdik pandai. Pengalaman sehari-hari menghadapkan kita pada pertanyaan ini.

Menempatkan orang baik ke dalam sistem yang buruk ternyata tidak dengan sendirinya memperbaiki kehidupan. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya: kita menambah jumlah orang yang berkelakuan tidak terpuji. Mengganti sistem dan menciptakan perangkat aturan yang baik tidak selalu menghasilkan peningkatan mutu kerja.

Seorang guru muda yang sudah belajar banyak tentang metode pendidikan anti kekerasan dan mengikrarkan janji untuk tidak akan menggunakan kekerasan berhadapan dengan para murid, tidak lama setelah ditempatkan di sebuah sekolah menengah, menjadi pengajar yang sangat dibenci para siswa/i karena gampang mengangkat tangan memukul dan memarahi mereka dengan kata-kata kasar untuk alasan yang amat sepele.

Alasannya, di sekolah itu kekerasan adalah sesuatu yang normal. Sebaliknya, seorang perawat yang dikirim ke sebuah pos pelayanan kesehatan di sebuah kampung dengan warga yang lebih memilih ke dukun daripada pelayanan medis, setelah setahun berkarya dapat mengubah pandangan dan perilaku warga karena caranya yang simpatik.

Boleh jadi, contoh paling kasat mata adalah dalam bidang politik. Seorang kepala desa yang dikenal karena keberaniannya membela mereka yang lemah dan kejujurannya dalam mengelola keuangan desa, setelah menjadi anggota DPRD berubah menjadi bisu di ruang sidang dan penjual proyek di luar sidang.

Alasan kebisuan, karena aturan partai dan tata tertib dewan. Dan dia mendagangkan posisinya di DPRD karena banyak sejawatnya melakukan hal itu. Sistem dan kebiasaan yang buruk menjadi sebab masyarakat kehilangan seorang yang mereka andalkan akhlaknya. Sebaliknya, seorang gubernur yang bersih dan berani, ketika masuk ke dalam sistem kerja yang tidak efektif dan budaya pelayanan yang koruptif, dapat menciptakan suasana baru yang menggembirakan warga. Jika punya orang yang tepat, ladang korupsi pun bisa berubah menjadi pusat pelayanan yang jujur dan transparan.

Kembali ke pertanyaan: mulai dengan mengubah sistem atau mengubah manusia? Dalam filsafat politik, Karl Marx mengatakan, kita mesti mulai dengan mengubah sistem. Sebab, sistem itulah yang membentuk cara berpikir, menilai dan bertindak manusia. Di bawah sistem yang salah, orang akan berpikir, berorientasi nilai serta berperilaku secara salah pula. Sebab itu, kalau hendak mengubah kehidupan masyarakat, ganti dulu sistemnya, ciptakan aturan yang baik dan bentuklah aparat yang sesuai. Dijamin, secara otomatis manusia akan berubah.

Mengubah sistem sulit dilaksanakan secara perlahan. Sebab, perubahan yang perlahan dimotori oleh mereka yang sudah selalu menentukan dan mengambil keuntungan dari sistem itu. Mereka akan mengamankan posisinya sebelum mengizinkan terjadinya perubahan. Karena itu, jalan yang tepat untuk perubahan adalah revolusi, perubahan yang terjadi secara radikal, total dan tiba-tiba.

Kritik atas pandangan ini, yang kemudian sebagiannya dibuktikan oleh sejarah, adalah otomatisme sistem yang melupakan dinamika manusia. Manusia ternyata bukan sekadar onderdil tanpa kepala dan hati dari sebuah mesin yang bernama sistem. Hubungan antara manusia dan sistem ternyata lebih rumit daripada yang diandaikan dalam pola pikir yang ditawarkan Marx.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved