LIPSUS

Joice Kansil: Penanganan Kasus kekerasan Seksual Terbentur Budaya

Bagi dr. Joice Kansil, cepat lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual bukan semata tergantung pada kecepatan aparat penegak hukum memrosesnya.

Joice Kansil: Penanganan Kasus kekerasan Seksual Terbentur Budaya
PK/VEL
Dokter Joice Kansil 

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bagi dr. Joice Kansil, cepat lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual bukan semata tergantung pada kecepatan aparat penegak hukum memrosesnya. Seringkali pengungkapan kasus kekerasan seksual lamban karena terbentur budaya.

"Sekarang ini sudah banyak lembaga yang menangani, tergantung kemauan korban dan keluarga. Hanya masih ada kendala budaya yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib dalam keluarga sehingga mereka malu melaporkan ke polisi," kata Joice Kansil kepada Pos Kupang saat rehat seminar Penelitian Empirik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Hotel On The Rock Kupang, Kamis (12/5/2016).

Joice Kansil yang menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Kupang mengaku jajarannya dan aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak kalau korban atau keluarga korban tidak membuat laporan ke polisi. Joice berterima kasih kepada media massa yang rutin publikasikan kasus kekerasan sehingga menjadi perhatian semua pihak terkait.

Ia mengakui. dinas sosial memiliki program menangani kasus kekerasan dan pekerja migran. Hanya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual sejauh ini belum maksimal karena simpang siurnya data.

"Lantaran data belum akurat, maka rencana penanganan belum maksimal," kata Joice.

Meski data masih simpang siur, demikian Joice, pemerintah dan masyarakat sudah bergerak karena akses gampang dan jejaring mendukung mulai dari kesehatan, non kesehatan dan lembaga sosial.

Kemudahan akses itu memungkinkan warga mengadukan persoalan kekerasan seksual yang dialaminya.

Tentang intervensi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Joice mengatakan, beberapa instansi pemerintah menyediakan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

Khusus di dinas sosial, ada pekerja sosial yang akan mendampingi korban saat melaporkan ke polisi hingga sidang di pengadilan.

Ia menambahkan, cepat lambatnya penanganan kasus tidak bisa dilihat dari ranah aparat penegak hukum saja. Terkadang penanganan kasus kekerasan seksual tidak tuntas karena korban tiba-tiba menarik laporan. (aly)

http://10.130.44.6/displayimage.php?pos=-8195
PK/ALY
Joice Kansil

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help