Berita Sumba Barat

Menteri PPA Yohana Susana Yambise : Bentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten dan Kota

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Prof DR. Yohana Susana Yambise

Menteri PPA Yohana Susana Yambise : Bentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten dan Kota
Pos Kupang/Petrus Piter
Wagub NTT menyambut kedatangan Menteri PPA, Yohana Yambise di Hotel Sinar Tambolala, SBD, Rabu (28/4/2016)

Laporan Wartawan Pos Kupang, Petrus Piter

POS KUPANG.COM, TAMBOLAKA -- Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Prof DR. Yohana Susana Yambise, meminta pemerintah Kabupaten dan kota se-NTT segera membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di wilayah masing-masing.

Kehadiran satgas perlindungan perempuan dan anak diharapkan sedini mungkin mendeteksi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak ditingkat keluarga, lingkungan dan masyarakat.

Tindakan kekerasan yang terjadi, dilaporkan kepada pihak penegak hukum untuk ditindak tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu satgas dapat pula menangkap para calo yang selama ini bergerilya dilapangan merekrut TKI/TKW yang belum cukup umur tetapi dimanipulasi agar memenuhi syarat diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga baik dalam wilayah RI maupun keluar negeri

Kehadiran satgas tersebut diharapkan meminimalisir tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT.

Demikian disampaikan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Prof. DR.Yohana Yambise pada acara rakor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat propinsi NTT, Kabupaten dan kota se--NTT di hotel Sinar Tambolaka, Jumat (29/4/2016).

Rakor dipimpin wakil gubernur NTT, Benny A.Litelnoni dan dihadiri para para wakil bupati dan pejabat lainnya dari kabupaten dan kota se-NTT.

Menurut Menteri Yohana Yambise, sesuai rencana awal Mei akan meresmikan satgas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat proponsi NTT.

Keanggotaan satgas tidak hanya berasal dari kalangan PNS tetapi juga non PNS seperti LSM dan sebagainya. Dalam pelaksanaanya, bertanggungjawab langsung dengan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help