Demokrasi Minus Negarawan

Akar persoalan paling krusial yang memunculkan masalah tersebut adalah kegagalan negeri ini

Demokrasi Minus Negarawan
ilustrasi

Oleh Benny Denar
Alumnus Pascasarjana STFK Ledalero

POS KUPANG.COM - CITA-CITA dan agenda reformasi 1998 masih belum aman dari ancaman pembajakan. Bayang-bayang kegagalan agenda reformasi terus saja menghantui publik negeri ini. Cita-cita reformasi justru dibajak dan digerogoti oleh kepentingan elite. Akibatnya demokrasi yang menjadi salah satu agenda utama reformasi tidak sampai memenuhi harapan rakyat akan terjadinya kesetaraan dan kesejahteraan. Sebaliknya justru melahirkan kemiskinan, kesenjangan, destruksi budaya dan kerusakan lingkungan.

Akar persoalan paling krusial yang memunculkan masalah tersebut adalah kegagalan negeri ini melahirkan banyak negarawan. Negeri ini sedang mengalami soal besar tatkala kita kelimpahan politisi, tetapi defisit negarawan. Kita kelebihan politisi yang berorientasi pragmatis dan hedonis, tanpa visi, berjuang hanya untuk kepentingan jangka pendek untuk diri sendiri dan kelompok.

Mereka adalah kelompok pekerja politik yang nyaris tanpa kepedulian terhadap tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan umum bagi semua kalangan. Mereka tidak peduli apa yang sedang menghadang nasib rakyat banyak, seperti kesengsaraan, kebodohan, hidup tanpa harapan, dan tanpa kepastian hukum. Mereka hanya berpikir bagaimana mengatur siasat untuk mengambil kekayaan negara demi kepentingan pribadi.

Sebaliknya kita kekurangan politisi berjiwa negarawan, yakni mereka yang memiliki visi tentang daerah atau negeri ini jauh ke depan. Kiblat politik mereka hanya demi kebesaran negara dan mensejahterakan rakyat. Mereka melihat kekuasaan hanya sebagai wahana untuk mewujudkan cita-cita mulia politiknya yakni demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan bersama. Karena kuatnya visi mulia tersebut, maka politisi yang berwatak negarawan bahkan rela mengorbankan diri. Perhatian mereka tidak lagi tertuju pada kesenangan diri, melainkan berorientasi pada keadaban publik dan masa depan bangsa.

Celakanya di negeri ini justru politisi yang berjiwa negarawan itulah yang kini sedang absen dari gegap gempita politik kita. Kita justru kebanjiran politisi tanpa jiwa negarawan. Jagat politik kita disesaki oleh politisi-politisi tanpa nurani. Mereka mencari kehormatan dalam jabatan tanpa ada usaha untuk memenuhi nilai-nilai prinsipil dan tanggung jawab dari kedudukannya. Karena defisit negarawan, maka publik hanya disodori para calon pemimpin yang lebih mementingkan hasrat egoistiknya, ketimbang keadilan dan kesejahteraan umum. Maka tak heran suksesi kekuasaan hanya melahirkan pemimpin baru berwatak lama. Penyelewengan dan siasat untuk mendapatkan keuntungan selalu menjadi drama yang terus berulang.

Persoalan semakin parah tatkala partai politik yang diharapkan menjadi tempat persemaian dan pematangan pejabat-pejabat publik justru menjadi sarang 'penyamun'; sarang yang melahirkan politisi-politisi yang bermental korup, berdedikasi rendah, dan egoistik. Maka tidak heran jika mayoritas publik menilai bahwa partai politik kita tidak bertaring dalam menciptakan pemerintahan bersih, memperbaiki ekonomi rakyat serta memperkuat pemberantasan korupsi. Politikus dan partai hanya menjadi agen dari negara yang menggunakan sumber-sumber daya negara untuk kepentingan dan eksistensi partai serta dirinya sendiri.

Maka masuk akal apabila rakyat mulai resisten sebab memang dalam kenyataan ada jurang yang menganga antara ekspektasi publik dan realisasi kinerja politisi dan partai politiknya. Elite politik lebih mendengar dan melayani kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat yang memilihnya.

Jadi jelas terlihat bahwa tanpa hadirnya negarawan, demokrasi yang dulu diniatkan membawa harapan akan kebebasan politik, kesetaraan dan kesejahteraan kini justru terancam hanya menjadi untaian nilai yang tidak membumi. Sebab berbagai prosedur, arena dan instrumen demokrasi telah telanjur dibajak oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan politik dan kapital yang kemudian bermetamorfosis menjadi kekuatan oligarki politik.

Untuk mencegah semakin masifnya kehadiran politisi tanpa nurani negarawan, maka penguatan demokrasi dengan semakin banyak menghadirkan politisi bernurani negarawan menjadi niscaya. Oleh karena itu, kita sebenarnya membutuhkan penguatan arus partisipasi dan perlawanan rakyat. Partisipasi dan perlawanan rakyat difokuskan untuk memperkuat misi-misi pembebasan, transformasi sosial, dan pengawasan.

Kelompok-kelompok civil society harus bersatu melawan hegemoni elite. Harus ada sinergitas perjuangan antara aktivis anti korupsi, pejuang demokrasi, dan penjaga serta penyelamat lingkungan, juga berbagai kelompok pejuang isu sosial lainnya untuk membangun suatu peta jalan (road map) bersama.
Partisipasi rakyat yang semakin masif sungguh krusial agar partai politik sebagai ujung tombak demokrasi tetap dikontrol, diawasi dan dikritisi. Dengan demikian, politisi-politisi tanpa jiwa negarawan pelan-pelan terpinggirkan. Mereka akan tergusur oleh orang-orang yang memang dilahirkan menjadi sosok-sosok politisi negarawan yang ditempa melalui jaringan pengalaman organisasi dan kepemimpinan.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved