Politik Fatalistis

Mengapa selalu ada konflik? Di mana keadilan hukum? Di mana kehadiran negara? Di mana komitmen pemerintah? Dan sebagainya

Politik Fatalistis
ilustrasi

Oleh Dony Kleden
Rohaniwan dan Antropolog, Tinggal di Sumba Barat Daya

POS KUPANG.COM - Keterpurukan dan kejatuhan Bangsa Indonesia dalam berbagai lini kehidupan adalah keterpurukan dan kejatuhan dalam semesta tanya. Mengapa selalu ada konflik? Di mana keadilan hukum? Di mana kehadiran negara? Di mana komitmen pemerintah? Dan sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika orang merasa ada yang kurang, ada yang tidak beres, ada anomali.

Pertanyaan-pertanyaan itu juga mengindikasikan bahwa Bangsa Indonesia sampai sekarang belum begitu mampu membangun dirinya secara demokratis. Memang benar bahwa demokrasi itu berjalan dalam suatu proses untuk menjadi dewasa dan Bangsa Indonesia ada dalam proses itu.

Tetapi kita tidak bisa terus menghibur diri dengan mengatakan bahwa kita masih dalam proses. Yang terpenting dari proses itu adalah bagaimana kita terus membenah diri dan belajar dari kesalahan. Tanpa membenah diri, proses tidak akan berjalan dan dengan demikian tidak akan terjadi perubahan.

Politik fatalistis
Politik fatalitas sering disebut sebagai politik tanpa sabuk pengaman. Kecenderungan politik tanpa sabuk pengaman itu adalah mengabaikan atau menegasi etika politik. Etika politik itu sendiri selalu merujuk pada etika sosial. Dan kalau politik itu sudah menegasi etika sosial, maka perkembangan politik itu tanpa kendali, tanpa arah dan akan menciptakan konsekuensi yang 'fatalitas' (fatality). Politik fatalitas adalah sebuah politik yang kehilangan ingatan masa lalu, kehilangan arah, tujuan serta perspektif masa depan. Kalau dengan demikian apa yang bisa diharapkan dari politik yang demikian ini? Tentu tidak mungkin mengharapkan sebuah politik yang demikian ini, karena politik ini hanya akan menyisakan trauma dan sakit hati.

Banalitas
Banalitas juga menjadi sebuah praktik politik yang memasung etika sosial dan menciptakan politik fatalitas. Fakta menunjukkan bahwa politik Indonesia sering jatuh pada banalitas (banality). Ada banalitas korupsi (korupsi dianggap biasa), ada banalitas konflik, ada banalitas ketidakadilan dan diskriminasi. Banalitas politik akan menciptakan ketidaseriusan dalam menanggapi dan menangani berbagai persoalan politik.

Dan kalau sudah demikian, maka banalitas politik ini akan menciptakan suatu kesadaran praktis dan bukan kesadaran kreatif. Kesadaran praktis ini akan menghasilkan politik yang mandul yang tidak kreatif dan berdaya inovatif apalagi mau mengubah diri (tabiat moral dan perilaku). Rapuh dan lemahnya penegak hukum sudah menjadi kesadaran praktis di negara kita, dan dari pengalaman kita tahu bahwa semuanya itu sangat mendera kebersamaan. Maka banalitas politik juga masuk dalam politik fatalistis.

Politik santun
Politik fatalistis merupakan suatu bentuk penegasian dari etika politik. Signifikansi dari etika politik itu sendiri dapat terlihat dari tujuannya yakni mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Politik santun senantiasa berpijak pada realitas sehingga tidak kehilangan arah.

Berpijak pada realitas dimaksudkan untuk memahami kebaharuan yang berkembang dewasa ini seperti transformasi negara, demokrasi, kejahatan struktural, fenomena korupsi, civil society, kekerasan politik serta kecenderungan primordialisme eksklusif. Maka politik santun tidak lain adalah politik yang rasional. Politik santun (rasional) sanggup membangun kohesi sosial yang sehat yang memberi kebebasan pada semua orang untuk berperan serta mengaplikasikan hidupnya.

Politik fatalistis adalah sebuah cermin buram merosotnya perasaan kebangsaan. Politik fatalistis cenderung meremangkan kesadaran sosial. Geliat fatalistis melahirkan ketercabikan kehidupan sosial sebagai suatu bentuk destruksi moral. Politik fatalistis muncul ketika orang semakin tidak dapat mengidentikkan diri dengan bangsanya.

Politik fatalistis kini menjadi tantangan terbesar bagi Bangsa Indonesia. Kini bukan tuntutan utopis yang diharapkan, melainkan tindakan nyata yang mengakhiri apa yang oleh masyarakat selama ini dialami sebagai ketidakadilan. Politik santun memberi harapan. Namun harapan itu tidaklah mudah, karena ketika kemauan untuk menggemakan politik santun ke khalayak, pada saat itu juga politik santun dituntut untuk membuka labirin dosa dan kepengapan politik yang selama ini begitu menistai budaya dan peradaban bangsa kita.

Kalau tidak magma politik fatalistis terus saja menyembul dan itu berarti menciptakan moment-moment nihilistik karena politik fatalistis terus saja menjangkit dan tak ada yang mau bertanggung jawab. Moment nihilistik akan menciptakan manusia-manusia yang lemah tanggung jawab dan meruangkan konflik sosial.

Sejatinya politik santun harus terus kita jaga agar dia tidak keciprat fatalitas. Agama sebagai basis verifikasi dari berbagai kebenaran moral harus tampil dan menopang politik santun ini agar tidak mudah digerogoti. Sejatinya politik santun menjadi harapan bagi kita semua yang kini diterjang berbagai krisis. Harapan bahwa hari esok akan lebih baik, bahwa kekejian, kekerasan dan ketidakadilan tidak akan terulang lagi. Semoga.*

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved