Dari Budaya Baca ke Budaya Nonton

Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Mahsun, GLS ini

Dari Budaya Baca ke Budaya Nonton
(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
ilustrasi

Sebuah Tantangan untuk Gerakan Literasi Sekolah

Oleh Fransiskus B. Hormat
Pengawas SMA/SMK pada Dinas PPO Kabupaten Manggarai

POS KUPANG.COM - Pada hari Selasa malam tanggal 18 Agustus tahun 2015 silam, di sela-sela agenda Semiloka Kebahasaan Lembaga Adat yang digelar dalam rangka Peringatan 70 Tahun Hari Jadi Bahasa Negara di Jakarta, Mendikbud RI Anies Baswedan meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang bernaung di bawah Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015.

Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Mahsun, GLS ini bertujuan membiasakan dan memotivasi siswa untuk mau membaca dan menulis guna menumbuhkan budi pekerti. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan literasi tinggi.

Stakeholders pendidikan di NTT sangat berkepentingan dengan GLS ini karena selain di Jakarta, dilakukan percontohan Literasi Sekolah di daerah, yakni Sumatera Utara, Riau, NTB dan NTT. Di tengah beragam jenis dan tingkat hambatan, ada sebuah gejala umum di Indonesia yang sudah menjadi tantangan bersama para guru dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa selama ini, juga pasti akan menjadi tantangan dalam implementasi GLS yakni pergeseran budaya baca ke budaya nonton sebagai dampak negatif kehadiran televisi. NTT tidak luput dari tantangan itu malah jauh lebih rumit karena karakteristik sosiokulturnya yang khas.

NTT yang berlatar belakang budaya petani ladang tidak memiliki huruf dan tulisan sendiri. Itulah sebabnya tradisi lisan berakar kuat pada masyarakat NTT. Juga hampir pasti, budaya kontemplatif yang menjadi prasyarat tumbuhnya kebiasaan membaca-menulis tidak dapat berkembang dengan baik.

Maka tidak heran apabila upaya peningkatan kemampuan literasi yang diintrodusir "dari luar" (sekolah) lambat berkembang. Agar memahami persoalannya lebih terang, penulis secara sederhana mencoba membuat periodisasi sejarah literasi (pengenalan budaya baca-tulis) dalam tiga era yang tidak terlepas dari sejarah pekembangan persekolahan NTT pada umumnya.

Sejak merdeka sampai akhir 1960-an pada umumnya sekolah-sekolah yang ada di NTT adalah sekolah swasta Katolik (Misi) atau Kristen (Zending) dan sebagian lainnya merupakan kelanjutan atau metamorfosis dari sekolah bentukan penjajah.

Upaya peningkatan kemampuan literasi (baca-tulis) praktis hanya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah ini dengan kalangan terbatas. Meski demikian, tanda-tanda menuju gerakan melek huruf alias upaya peningkatan kemampuan literasi sudah mulai terasa. Buku, surat kabar dan majalah meskipun terbatas merupakan sumber informasi dan hiburan utama para siswa dan sebagian masyarakat. Periode ini boleh dianggap sebagai peletakan dasar upaya peningkatan literasi setelah kemerdekaan.

Pada era 1970-an Pemerintah Pusat mulai membangun SD Inpres, SMP Negeri, SMA Negeri dan penegerian sekolah swasta di NTT sebagai implementasi program eduaction for all dari PBB kala itu. Seiring dengan itu peningkatan kemampuan literasi siswa semakin mantap karena hadirnya buku-buku pelajaran maupun bacaan dari pemerintah melalui proyek buku nasional.

Halaman
12
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved