Politik Praktis Birokrat

Tanggal 17 Februari 2016 yang lalu, tepatnya tiga hari setelah hari Valentine alias Hari Kasih Sayang

Politik Praktis Birokrat
POS KUPANG/ENOLD AMAYARA
Para Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 mengambil sumpah jabatan dalam acara pelantikan di Aula Ben Mboi, Kantor Gbuernur NTT, Kupang, Rabu (17/2/2016) 

Forgiven but Not Forgotten
Oleh Herman Seran
Anggota Forum Academia NTT & Research Fellow di IRGSC

POS KUPANG.COM - Dale Carnegie, dalam buku manajemen klasiknya yang berjudul, How to Win Friends and Influence People (1936), menawarkan berbagai solusi untuk membangun tim kerja yang baik dan efektif. Inti dari seluruh buku itu sebenarnya adalah bahwa orang tidak mau disalahkan, dipermalukan, apa lagi dihukum, sesalah apapun dia.

Tanggal 17 Februari 2016 yang lalu, tepatnya tiga hari setelah hari Valentine alias Hari Kasih Sayang, Gubernur Nusa Tenggara Timur melantik sembilan pasang pemimpin baru di seantero bumi Flobamora. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dalam kompetisi pilkada serentak pertama di Indonesia.

Sejarah kesuksesan Pilkada serentak perdana di Indonesia dan dilantik hanya tiga hari setelah Hari Valentine, hendaknya menjadi momentum bagi segenap masyarakat NTT, yang dipelopori oleh para bupati dan wakil bupati terlantik, untuk mempromosikan persaudaraan dan persahabatan daripada balas dendam atau balas jasa politik Pilkada. Karena nasehat Carnegie, menyalahkan, mengutuk, dan menghukum umumnya buruk dan merugikan; apalagi dilakukan dalam institusi pelayanan publik atas nama demokrasi, tentulah tidak etis.

Balas jasa dan balas dendam politik dalam Pilkada, terutama terhadap birokrat yang berpolitik praktis, adalah sesuatu yang sangat lumrah dan umum dalam sejarah Pilkada di Indonesia, walaupun hal tersebut tidak taat hukum dan beretika. Pasca pelantikan kali lalu, banyak pendapat dari para pejabat terlantik, baik secara eksplisit untuk menghukum birokrat lawan maupun secara implisit dengan dalih penegakan undang-undang aparatur sipil negara alias UU ASN.

Walaupun terasa aneh dan menimbulkan pertanyaan: bagaimana mereka tahu adanya pelanggaran aturan kepegawaian oleh para birokrat karena waktu itu mereka belum menjabat atau menjadi pimpinan para birokrat bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa NTT masih akan mengalami banyak korban balas dendam dan ketiban durian balas jasa pasca Pilkada ini.

Penderitaan masyarakat, akibat pelayanan publik yang suboptimal di provinsi kita, masih akan berlanjut karena alokasi sumberdaya manusia belum berbasis kemampuan dan profesionalisme. Sementara itu rantai setan balas dendam, ibarat tajamnya belati Mpu Gandring dalam kisah Arok-Dedes dalam sejarah raja-raja Jawa masih akan terus menjadi momok mematikan karier politik banyak pemimpin di provinsi de facto kepulauan ini.

Balas dendam kapanpun tak pernah akan menyelesaikan permusuhan antar kubu pra Pilkada. Justru aksi balas membalas menyulut dendam kesumat yang tak berkesudahan. Pejabat yang tersingkirkan karena pilihan politik yang berseberangan akan terus membangun kekuatan sehingga pemilu berikutnya.

Bupati dan wakil bupati tidak akan optimal melaksanakan pembangunan daerah karena bertambah lagi satu hambatan baru bagi pembangunan. Siklus dendam ini akan terus bergulir dan memuncak setiap lima tahunan serta terus mencari ruang dan waktu untuk mengejawantah setiap saat. Hanya satu cara untuk memutuskan lingkaran setan ini, yakni bupati dan wakil bupati harus mengambil langkah-langkah rekonsiliatif.

Dengan rekonsiliasi, maka elemen-elemen daerah akan bersinergi dan iklim demokrasi kita semakin baik dan berkualitas. Birokrat secara tegas dikembalikan kepada perannya sebagai profesional yang menjembatani janji politik dan aspirasi politik konstituen.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help