Parlaungan: Bendahara Desa Wajib Tarik Lima Jenis Pajak

Penegasan ini disampaikan Sialagan dalam acara Sosialisasi Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Parlaungan: Bendahara Desa Wajib Tarik Lima Jenis Pajak
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

POS KUPANG.COM, OELAMASI - Kepala Kantor Pajak Pratama Kupang, Benny Parlaungan Sialagan, menegaskan dalam pengelolaan dana desa, seorang bendahara desa wajib memungut lima jenis pajak.

Penegasan ini disampaikan Sialagan dalam acara Sosialisasi Pemotongan atau Pemungutan Pajak Atas Penggunaan Dana Desa di Lantai 2 Kantor Bupati Kupang, Selasa (20/10/2015) siang. Sosialisasi ini dibuka Sekda Kupang, Hendrik Paut, dan diikuti 160 kades dan bendahara se-Kabupaten Kupang.

Lima jenis pajak itu menurut Sialagan, yaitu pertama, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, yakni pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi.

Kedua, pajak penghasilan (PPh) pasal 22, yakni pajak yang dipungut dari pengusaha/toko atas pembayaran dan pembelian barang dengan nilai pembelian di atas Rp 2 juta serta tidak terpecah-pecah.

Ketiga, pajak penghasilan (PPh) pasal 23, yakni pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lainnya.

Keempat, pajak yang dipotong atas pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penyewaan tanah dan atau bangunan serta jasa konstruksi.

Dan yang kelima, lanjut Sialagan, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) yakni pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya di atas Rp 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. (*)

Penulis: Julius Akoit
Editor: Putra
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved