Tamu Kita

Jabatan Jadi Taruhan

Menjadi pengawas sekaligus menerima dan menyelesaikan berbagai laporan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik tidaklah mudah dilakukan.

Jabatan Jadi Taruhan
POS KUPANG/NOVEMY LEO
KELUARGA -Ketua Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, SH bersama istri dan kedua anaknya. 

Bagaimana Ombudsman mengontrol dan mengawasi pelayanan publik di NTT. Apa hanya menunggu laporan pengaduan dari masyarakat atau ada cara lainnya?
Banyak cara yang kami lakukan untuk mengawasi pelayanan publik. Antara lain, menunggu laporan pengaduan dari masyarakat. Dan melakukan pencegahan dengan cara menempelkan nomor telepon Ombudsman NTT di sejumlah tempat pelayanan umum.

Sampai dengan saat ini sudah ada 20 SKPD yang melakukan MoU dengan Ombudsman dan kami menempelkan nomor telepon pengaduan Ombudsman di insatansi tersebut sehingga masyarakat yang datang ke instansi tersebut bisa langsung menghubngi Ombudsman jika mendapat pelayanan yang buruk. Instansi dimaksud diantaranya Dispenduk, Dinas PPO, RSU, Dinas Kesehatan, PLN, PDAM Kabupaten Kupang, PDAM Kota Kupang, Satlantas Polres Kupang Kota Kupang, dan kantor Kelurahan Kayu Putih.

Pada setiap instansi itu, kami menunjuk seseorang sebagai penghubung antara instansi dimaksud dengan Ombudsman.

Cara lainnya, kami punya sistem IT untuk bisa langsung mengontrol instansi pemerintah dan swasta yang banyak diadukan oleh masyarakat. Dalam sistem dengan sistem grafis itu akan langsung terbaca instansi mana yang paling banyak mendapat pengaduan sehingga jika grafiknya sudah tinggi, kami akan langsung mendatangi instansi itu untuk mengadakan rakor guna meminta klarifikasi dan mencari jalan keluar.

Bagaimana cara Ombudsman menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat itu?
Jika ada telepon dari masyarakat terhadap suatu instansi yang sudah MoU dengan Ombudsman, maka kami langsung mengontak penghubung kami di instansi tersebut untuk segera mencari pelapor dimaksud dan mengklarifikasi serta menyelesaikan pengaduan atau masalah itu saat itu juga.

Lalu kami akan berkoordinasi lagi untuk mengetahui sejauhmana pengaduan itu sudah diselesaikan. Jika belum bisa diselesaikan hari itu, maka kami akan memfasilitasi penyelesaian masalah itu.

Bagaimana jika pengaduan berasal dari masyarakat di luar Kupang atau pengaduan terhadap instansi yang belum bekerja sama dengan Ombudsman?
Menurut UU, jika ada laporan dari masyarakat, maka kami bisa memanggil para pihak terkait, baik pelapor maupun terlapor. Bahkan untuk terlapor, kami bisa melakukan pemanggilan paksa dengan meminta polisi untuk menjemput paksa terlapor, jika terlapor tidak memenuhi panggilan Ombudmasn sebanyak tiga kali.

Namun selama ini pengalaman di NTT, kami belum pernah melakukan pemanggilan paksa. Karena umumnya, baru 1 - 2 kali pemanggilan, terlapor sudah datang. Dalam pertemuan itu, kami meminta klarifikasi dari terlapor mengenai pengaduan masyarakat. Bahkan jika kedua belah pihak setuju untuk bertemu, maka kami memfasilitasi pertemuan itu untuk menyelesaikan masalah.

Setelah itu Ombudsman memberikan rekomendasi atau saran kepada terlapor untuk melakukan beberapa hal guna perbaikan pelayanan. Dan Ombudsman akan memantau sejauhmana saran itu dilaksanakan oleh terlapor.

Bagaimana jika saran dari Ombudsman itu tidak diindahkan oleh terlapor?
Jika saran dari Ombudsman tidak diindahkan oleh terlapor maka kami akan melaporkan hal itu kepada atasan terlapor begitu seterusnya hingga pejabat yang lebih tinggi di instansi dimaksud bahkan sampai kepada kepala daerah, bupati, walikota atau gubernur, sesuai tingkatannya.

Halaman
1234
Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help