PNS Demo di Kejari Bajawa

Kami Habis Kalau Dipidana

Para PNS, aktivis LSM dan kalangan muda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Perubahan Nagekeo melakukan aksi damai di Kejari Bajawa

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS), aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan muda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Perubahan Nagekeo (AP3N) Kabupaten Nagekeo melakukan aksi damai di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa, Senin (14/9/2015).

Mereka melawan tindakan arogansi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bajawa, Raharjo Budi Kisnanto yang dinilai mengobrak-abrik sistem kepemerintahan di Kabupaten Nagekeo.

Salah seorang PNS dari Nagekeo, Silvester Teda Seda, mengatakan bahwa para PNS di Kabupaten Nagekeo gelisah dan takut mengelola dana untuk kesejahteraan masyarakat, karena setiap saat selalu dihantu masalah hukum.

"Kalau baju ini dibuka, siapa diri kami sebenarnya? Kami (PNS) semua habis kalau semua pekerjaan kami dibawa ke ranah pidana," kata Silvester.

Ia mengatakan, PNS menjadi orang terdepan yang menolak korupsi atau pencuri gaya baru dalam bentuk apapun. PNS juga menghormati proses hukum yang dilakukan jaksa jika hal itu benar. Tetapi bukan dengan cara intimidasi dan pemerasan.

Buktinya, kata Silvester, jaksa begitu mudah dan gampang menarik para PNS di Kabupaten Nagekeo untuk proses hukum tanpa ujung pangkalnya. Dampaknya, roda pemerintahan di Nagekeo menjadi kacau.

Anggaran APBD tidak bisa dieksekusi karena PNS takut bekerja. Kondisi seperti ini sangat merugikan masyarakat Kabupaten Nagekeo.

Sebelumnya, Yohanes Don Bosco Jupa, Hiparkus Ngange Patrianus Meo Djawa, dan Yoakim Seke, saat berorasi di depan halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa,

Senin (14/9/2015) menyatakan, aksi damai PNS, LSM dan kalangan muda Nagekeo karena beberapa pejabat PNS dari Kabupaten Nagekeo telah ditarik satu per satu oleh aparat Kejaksaan Negeri Bajawa terkait kasus hukum yang belum tentu benar.

Mereka menilai Kajari Bajawa melakukan kriminalisasi kepada pejabat di Nagekeo sehingga para PNS takut dan gelisah dalam mengelola uang demi kesejahteraan masyarakat Nagekeo.

Pantauan Pos Kupang, sebanyak 500 pendemo, sebagian datang jauh dari Mbay, sekitar 80 km timur Kota Bajawa, tiba di Kantor Kejari Bajawa pukul 12.15 Wita. Mereka dikawal aparat Ngada dibantu TNI dari Kodim 1625 Ngada.

Mereka menggunakan kendaraan roda enam dan roda empat sekitar 20 unit kendaraan. Adapun mereka yang berorasi secara bergantian antara lain, Yohanes Don Bosco Jupa, Hiparkus Ngange Patrianus Meo Djawa dan Yoakim Seke.

Mereka minta Kajari Bajawa tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dan jangan mencari-cari kesalahan orang. Buktinya, beberapa kasus di Nagekeo yang tidak memiliki bukti kuat sebagai suatu tindakan korupsi diambil jaksa sebagai lahan untuk mencari keuntungan.

Para pendemo mempertanyakan kasus dugaan korupsi Tanah Malasera, Gedung Bappeda Nagekeo dan proyek E-Goverment. Menurut AP3N, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek tersebut tidak ada kerugian. Khusus proyek Gedung Bappeda Nagekeo, jumlah kerugian hanya Rp 70 juta dan sudah dikembalikan oleh rekanan ke kas daerah setempat .

Sedangkan proyek tanah Malasera dan E-Goverment tidak ada indikasi kerugian, namun Kejari Bajawa sudah memeriksa beberapa pejabat di Nagekeo.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved