PosKupang/

Dari Pemiskinan hingga Pilkada

Kita bisa memiliki peluang untuk memilih kandidat yang memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan bersama yang bermartabat dan berkeadilan sosial

Dari Pemiskinan hingga Pilkada
Kompas
Ilustrasi

Hal tersebut diperparah oleh dua hal berikut ini. Pertama, partai politik (parpol) tidak memiliki pendidikan politik dan kultur pengkaderisasian terhadap anggota partai. Untuk mengisi kekosongan ini, parpol menggunakan sistem menerabas, asal yang dipinang mampu memenuhi kepentingan partai. Tidak heran kemudian, kerapkali, yang diusung adalah kandidat yang mampu membayar mahar kepada partai sebagai kendaraan politik. Kedua, partai politik dikuasai oleh penguasa dan pengusaha.

Imaji yang menguasai kehendak politik (political will) penguasa adalah status quo, demikian pula imaji yang hinggap di pengusaha adalah profit oriented. Implikasi politik kemudian adalah anggota partai sama-sama mengamankan kepentingan ekonomi-politik diantara mereka.

Karena mahalnya biaya politik, tidak mengherankan jika selepas Pilkada, pintu untuk mengembalikan pundi-pundi terbuka lebar. Pembangunan infrastuktur kerap beraroma politik balas jasa. Balas jasa terhadap daerah pemilihan yang dianggap mendukungnya menduduki kursi kekuasaan. Politik balas jasa pun diberikan kepada pengusaha yang sudah membiayai biaya politik selama pilkada. Dana-dana pembangunan ditilep demi mengembalikan modal yang sudah dikucurkan selama ini.

Lalu, dimanakah posisi warga pemegang kedaulatan, di hadapan elite politik? Warga hanya sebagai massa. Massa pada umumnya tanpa nama. Massa adalah subyek yang pasif. Dan, karena itu massa dapat dimobilisasi dengan begitu mudah. Apalagi, massa dililiti kemiskinan yang tiap saat mudah bagi elite politik untuk membeli suara pada saat Pilkada. Bayangan seputar kesejahteraan terasa jauh dari warga.

Demi mengembalikan kedaulatan warga dalam demokrasi, dan untuk menciptakan sinergisitas antara demokrasi dan kesejahteraan warga, sebuah gerakan bersama warga harus diperjuangkan. Beberapa agenda bersama perlu dilakukan berikut ini.

Pertama, memperlemah kekuasaan partai predator. Partai predator adalah partai
politik yang merekrut kandidat politik yang populis, setelah dipilih sebagai penguasa suatu daerah, diarahkan bahkan dipaksa mengikuti kehendak partai demi memenuhi hasrat ekonomi-politik partai. Upaya pelemahan kekuasaan partai politik predator dilakukan dengan cara tidak memberikan dukungan kepada partai tersebut khususnya pada saat pemilukada Desember 2015 mendatang. Sanksi sosial-politik penting diberikan kepada partai predator semacam itu.

Kedua, mendorong sejumlah orang yang dinilai 'layak' berdasarkan sepak-terjang dan pengalaman masa lalunya, untuk maju dalam suksesi pemilihan kepala daerah. Perjuangan itu patut berkolaborasi dengan partai politik, asal tetap ada tekanan politik warga kepada elite partai politik. Ketiga, memperlebar fungsi kontrol dan partisipasi warga terhadap kehidupan politik. Kandidat politik Pilkada yang selama masa kepemimpinan tidak membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan warga, patut diberikan sanksi sosial dengan cara tidak memberikan dukungan baginya melenggang masuk menuju kursi kekuasaan.

Dengan ini, kita bisa memiliki peluang untuk memilih kandidat yang memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan bersama yang bermartabat dan berkeadilan sosial. Dari pemimpin tersebut, kebijakan yang diharapkan darinya adalah tidak pro kapitalis. Darinya pula, bayangan bersama tentang demokrasi berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga boleh tercipta. Makin dalam demokrasi, makin sejahtera pula warga. *

Editor: benny_dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help