PosKupang/

Dari Pemiskinan hingga Pilkada

Kita bisa memiliki peluang untuk memilih kandidat yang memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan bersama yang bermartabat dan berkeadilan sosial

Dari Pemiskinan hingga Pilkada
Kompas
Ilustrasi

Oleh Dedi Dhosa
Peneliti di Institut Sophia Kupang, Alumnus Pascasarjana Sosiologi UGM

RABU, 8 Juli 2015, Forum Akademia NTT (FAN) menggelar diskusi di sekretariat IRGSC Kupang, menghadirkan empat pembicara. Hadir dalam diskusi ini adalah sejumlah intelektual muda, pegiat NGOs, praktisi politik praktis, dan pegiat media massa. Tulisan ini dibuat tidak berpretensi untuk menyimpulkan hasil diskusi, tetapi sekAdar kilasan dan refleksi lanjut atas apa yang sudah didiskusikan FAN.

Tema diskusi FAN adalah "Pemiskinan, Kedaulatan Rakyat, dan Pilkada". Bukan tanpa alasan diskursus ini digelar. Ia hadir persis pada momen yang tepat.

Pemilihan kata 'pemiskinan' di sini pun cukup beralasan, bahkan lebih tepat daripada mengunakan kata benda abstrak 'kemiskinan'. Pemiskinan merupakan sebuah proses menjadi miskin. Ada dinamika yang meningkat tajam di mana warga bertambah miskin. Pemiskinan di NTT sudah sampai pada taraf akut. Ia adalah sebuah proses yang sudah lama berlangsung, sedang dialami warga kecil, dan bahkan akan tetap menghimpit kaum papa. Musim paceklik selalu menghantui, membuat warga lapar, gagal panen, dan deretan masalah sosial-ekonomi ikutan, akibat dari proses pemiskinan yang panjang. Pemiskinan ini paling dominan disebabkan oleh ketimpangan struktur ekonomi-politik yang menguntungkan kapitalis daripada warga kecil.

Di tengah realitas pemiskinan itulah, kita pun kembali memasuki babak Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk 9 Kabupaten/Kota di NTT pada Desember 2015 mendatang. Oleh sebagian kalangan, Pilkada serentak disambut positif, lantaran dapat menghemat waktu, tenaga, dan yang paling penting adalah penghematan anggaran. Walau demikian, hemat saya, penghematan anggaran saja masih belum cukup. Demokrasi tidak sekedar penghematan anggaran. Dari mata air demokrasi perlu mengalir kesejahteraan bagi warga.

Karena itu, pertanyaan paling penting adalah, apa relevansi Pilkada terhadap kesejahteraan warga? Apakah Pilkada mampu meminggirkan, atau paling tidak meminimalisir pemiskinan yang terlanjur akut di negeri ini?

Bila melacak dinamika politik kita, tidak sulit untuk mengatakan 'tidak!'. Pergantian rezim kekuasaan pada tiap kali pemilihan kepala daerah tidak membawa perubahan signifikan pada kesejahteraan warga. Yang terjadi justeru sebaliknya. Warga dibuat makin melarat, dan elite politik justeru bertambah kaya. Ketimpangan ekonomi antara warga kecil dan elite politik menganga lebar.

Mengapa? Salah satunya karena kebijakan yang ditelurkan pemimpin daerah berorientasi privat (privat oriented) daripada publik (public oriented). Hal ini patut dipahami dalam kerangka biaya politik. Biaya politik pilkada memang mahal. Kandidat yang tingkat ekonomi atas mampu bertarung dalam arena politik.

Apalagi, menggandeng pengusaha yang siap mendukungnya, tentu dengan harapan menangani sejumlah proyek pembangunan infrastruktur kelak. Tapi, banyak dari mereka tidak punya visi-misi yang jelas dan minus komitmen yang sungguh tentang bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan bersama.

Kebijakan pemegang kekuasaan diarahkan untuk menutup kembali lubang pengeluaran sepanjang suksesi menuju kursi kekuasaan. Termasuk di dalamnya, ia menelurkan kebijakan pro kapitalis, dan serentak meminggirkan usaha ekonomi kreatif kaum papa. Sebaliknya, kandidat yang basis ekonomi rendah tidak mampu terlibat dalam sistem pemilu yang kompetitif, walau mereka memiliki visi-misi dan sepak terjang keberpihakan yang diandalkan.

Halaman
12
Editor: benny_dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help