PosKupang/

Ampera 2015 Minta Agar Pilkada Serentak di NTT Ditunda

Tahun Pilkada serentak 2015 harus menjadi momentum Pilkada yang berkeadilan dan bermartabat, dan bukan hanya

Ampera 2015 Minta Agar Pilkada Serentak di NTT Ditunda
POS KUPANG/MAXI MARHO
Dari kiri ke kanan, Dr. Dominggus Elcid Li, Herman Seran, M.Sc dan John Petrus Talan saat menggelar jumpa pers di sekretariat Ampera 2015, Kupang, Rabu (29/7/2015). 

Laporan Wartawan Pos Kupang Maxi Marho

POS KUPANG.COM, KUPANG - Aliansi Masyarakat Peduli Kedaulatan Rakyat 2015 (Ampera 2015) menuntut agar Pilkada serentak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015 ditunda karena rawan konflik akibat ketidakadilan yang dinilai menyolok mata.

Tahun Pilkada serentak 2015 harus menjadi momentum Pilkada yang berkeadilan dan bermartabat, dan bukan hanya sekadar rutinitas memburu rente elit politik maupun para pembeli pintu partai.

Demikian pernyataan sikap Ampera 2015 yang disampaikan Dr. Dominggus Elcid Li, salah seorang penanda tangan pernyataan sikap Ampera 2015 dalam jumpa pers di kantor IRGSC NTT selaku sekretariat Ampera 2015 di Kupang, Rabu (29/7/2015) siang.

Saat menyampaikan pernyataan sikap ini, Dr. Dominggus Elcid Li didampingi Herman Seran, M.Sc dan John Petrus Talan, yang juga menandatangani pernyataan sikap tersebut.

Menurut Ampera, maraknya perdagangan pintu partai politik tidak mencerminkan semangat reformasi dan semakin menjauhkan rakyat dari semangat demokrasi langsung. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi instrumen kedaulatan rakyat malah terlibat dalam perdagangan pintu.

"Praktek permintaan dan pemberian mahar dalam proses Pilkada hanya melanjutkan kebiasaan buruk yang sudah dikutuk. Kami menganggap para elit partai politik amat tidak sensitif terhadap realitas kemiskinan, dan berpesta pora di atas kesusahan warga. Para elit partai politik telah menyelewengkan prinsip kedaulatan rakyat," demikian Ampera.

Ampera menyampaikan delapan tuntutan. Pertama, Pilkada serentak di NTT ditunda hingga praktek pemberian mahar diselidiki hingga tuntas. Kedua, NTT dijadikan contoh penyidikan bagaimana partai-partai politik melakukan praktek perdagangan pintu di Pilkada serentak kali ini.

Ketiga, KPK menindaklanjuti pernyataan para bakal calon bupati-wakil bupati yang diminta mahar (berupa uang, barangdan lainnya). Keempat, KPK memeriksa para elit partai politik dari daerah hingga pusat, dari DPD hingga DPP, dari DPR pusat hingga DPRD kabupaten, elitpartai non legislatif, para paket calon bupati-wakil bupati yang terindikasi melakukan praktek transaksional.

Kelima, Bawaslu dan Panwaslu dituntut untuk melakukan Pengawasan Partisipatif (turun ke lapangan, undang para bakalcalon, dll.) dan Pencegahan Partisipatif dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil, jangan hanya menunggu laporan saja.

Keenam, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) agar melakukan pengusutan transaksi keuangan terkait Pilkada serentak. Ketujuh, KPU NTT tidak menutup mata terhadap penyelewengan fungsi partai politik. Kedelapan, meminta agar para bakal calon bupati/wakil bupati yang menjadi korban mahar partai politik agar memberikan testimoni kepada publik.

Pernyataan Sikap Ampera 2015 ditandatangani oleh Dr.Dominggus Elcid Li,
Stepanus Makabombu S.Kom, M.Si, Matheos Viktor Mesakh MA, Dr. Wilson Therik, Dr. Ing.Jonatan Lassa, RD.Leo Mali M.Lit, Pdt.Dr.Mery Kolimon,
Herman Seran MSc, Chris Mboeik, Torry Ata SH, MH, Ana Djukana, Torry Kuswardono, Agustinus Dawarja, Kris Beda Somapers, Gusti Brewon, John Petrus Talan, Victor Manbait, Yahya Ado, Gregorius Daeng dan Ragil Sukriwul. (*)

Tags
Pilkada
Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help