Kasus Tanah Malasera Nagekeo

Raharjo: Itu Tetap Berjalan

Kajari Bajawa, Raharjo Budi Kisnanto, mengatakan, meski kalah dalam praperadilan, namun kasus itu tetap berjalan.

Raharjo: Itu Tetap Berjalan
POS KUPANG
Raharjo, Kajari Bajawa 

POS-KUPANG.COM, BAJAWA --- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bajawa, Raharjo Budi Kisnanto, S.H, M.H menghargai semua proses praperadilan kasus tanah Malasera di Nagekeo yang diajukan salah satu tersangka.

Meski kalah dalam praperadilan, namun kasus itu tetap berjalan, karena dalam Keputuan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan, putusan praperadilan tidak menghapus kasus.

Raharjo mengatakan hal itu saat dikonfirmasi Pos Kupang, Rabu (2/7/2015). Dikatakannya, sebagai negara demokrasi, setiap warga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, termasuk mengajukan praperadilan merupakan bagian dari hak untuk mengeluarkan pendapat.

Jaksa tidak lagi mempersoalkan hasil putusan praperadilan PN Bajawa, karena sudah berlalu. Meski ada informasi, putusan hakim PN Bajawa tanggal 1 Juni 2015 itu ada kejanggalan.

Menurut Raharjo, saat ini jaksa fokus melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut hingga tuntas. Bagi Firdaus Adi Kisworo yang menang dalam praperadilan akan dibuat sprint baru untuk diperiksa dalam waktu dekat.

Jaksa sudah menerbitkan surat printah (sprint) penyelidikan yang baru untuk Firdaus Adi Kisworo tanggal 16 Juni 2015. Jaksa akan memeriksa kembali para saksi dan Firdaus Adi Kisworo. Dalam waktu dekat para saksi akan diperiksa kembali terkait dengan Firdaus Adi Kisworo. Sementara saksi ahli sudah diperiksa.

Disinggung soal kemenangan Firdaus Kisworo itu karena jaksa gegabah menetapkan tersangka, Raharjo tidak memberikan komentar banyak. Ia hanya mengatakan, penetapan para tersangka sudah berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai prosedur. Namun, ia sedikit ragu dengan hasil putusan majelis hakim, karena kurang mempertimbangkan argumentasi jaksa.

Informasi lain yang dihimpun Pos Kupang di Kejari Bajawa menyebutkan, dalam permohonan praperadilan, pemohon merasa keberatan atas penetapan tersangka oleh jaksa, karena salah satunya hasil audit dari instansi yang berwewang belum ada. Saat persidangan di PN Bajawa, jaksa menjawab semua keberatan yang diajukan pemohon kepada majelis hakim.

Namun, dalam putusan sidang, hakim memberikan putusan dengan salah satu dasar pertimbangan yang tidak diajukan oleh pemohon, yakni, penyitaan uang Rp 102. 600.000. Padahal, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tentang penyitaan uang, melainkan soal hasil audit dari instansi yang berwewenang belum ada.

Kemudian, penyitaan yang dilakukan jaksa itu sudah sesusai prosedur setelah mendapat izin penyitaan dari Pengadilan Tipikor Kupang.

Majelis hakim mengalihkan dalil putusannya dengan dasar pertimbangannya adalah penyitaan uang senilai Rp 102. 600.000.

Majelis hakim mengalihkan dalil putusan karena dalam dalam Keputusan MK, praperadilan terkait penetapan tersangka belum masuk dalam obyek praperadilan. Penetapan tersangka masuk dalam obyek praperadilan setelah dikeluarkan putusan MK RI nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Namun, perkara tersebut sudah masuk sejak Januari 2015. Artinya, praperadilan terhadap obyek penetapan tersangka mesti diberlakukan setelah tanggal 28 April. Tetapi hakim PN Bajawa justru memberlakukan lebih awal dari aturan yang berlaku. Atas kejanggalan itu, jaksa hanya melaporkan kepada pimpinan tingkat atas agar bisa diketahui.

Pos Kupang yang menyaksikan sidang putusan praperadilan tanggal 1 Juni 2015, sidang dipimpin hakim tunggal, Hiras Sitanggang, S.H, M.Hum. Pemohon tidak pernah diminta keterangan soal kasus tersebut di persidangan.

Setelah perkara itu diputuskan, beberapa hari kemudian, hakim Hiras Sitanggan yang adalah Wakil Ketua PN Bajawa langsung dipindahkan dari PN Bajawa.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved