Kasus Tanah Malasera Nagekeo

Kejaksaan Negeri Bajawa Kalah

Firdaus Adi Kisworo, Direktur PT Prima Indo Megah (PIM) mengalahkan Kejari Bajawa dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bajawa.

Kejaksaan Negeri Bajawa Kalah
ist
Meridian Dado, SH, kuasa hukum Gusti Pello, di Kejati NTT usai diperiksa oleh Aswas terkait pengaduan Gusti. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Firdaus Adi Kisworo, Direktur PT Prima Indo Megah (PIM) mengalahkan Kejari Bajawa dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bajawa.

Karena itu, penetapan Firdaus sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pelepasan hak atas tanah aset Pemkab Nagekeo kepada PT PIM sebagai lokasi pembangunan perumahan murah di Malasera, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, tidak sah.

Hakim tunggal PN Bajawa, Hiras Sitanggang, S.H, MM, memutuskan mengabulkan secara keseluruhan permohonan praperadilan oleh Firdaus terhadap Kejari Bajawa, awal Juni lalu. Demikian disampaikan kuasa hukum Firdaus, Meridian Dewanta Dado, S.H, ketika menghubungi Pos Kupang dari Bajawa ke Kupang, Senin (22/6/2015).

Hakim PN Bajawa memutuskan, surat perintah penyidikan dari Kejari Bajawa terhadap Firdaus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Firdaus oleh Kejari Bajawa dalam kasus tanah Malasera adalah tidak sah. Menyatakan tidak sah segenap proses penyidikan dan tindakan lebih lanjut oleh Kejari Bajawa dalam kasus Malasera.

Hakim menyatakan, dengan adanya aturan progresif UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka jika ada unsur penyalahgunaan yang berdampak pada adanya kerugian negara dalam kasus Malasera harusnya jenjang penyelesaian administratif bermuara pada peradilan tata usaha negara.

Dijelaskan Dado, dalam kasus tanah Malasera, Kejari Bajawa menetapkan Firdaus dan enam tersangka lain, yakni Yohanes Samping Aoh, Julius Lawotan, Wake Petrus, Alm. Fransiskus Kogha, Ahmad Rangga dan Monika Ernestina Imaculata Saquera.

"Substansi dari permohonan praperadilan kami yang mendalilkan bahwa penetapan tersangka oleh Kejari Bajawa terhadap klien kami didasarkan pada tafsir sesat, pola pikir dangkal dan asumsi mengada-ada dari Kejari Bajawa itu dikabulkan kesemuanya oleh PN Bajawa," kata Dado.

Dado menilai, dengan kekalahan praperadilan itu maka Kejari Bajawa terbukti telah bertindak ngawur dan amburadul dalam menyelidiki dan menyidik kasus dugaan tipikor. Bahkan Kejari Bajawa terindikasi telah menggunakan kewenangannya secara serampangan untuk menghambat masuknya investor yang berniat memajukan perekonomian di wilayah setempat.

Penulis: omdsmy_novemy_leo
Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved