Kasus Dermaga Flotim dan Alor

Kejati NTT Kejar Tiga Tersangka DPO

Tiga tersangka proyek pembangunan dermaga di Flotim dan di Alor, MUP, R dan A, masuk DPO Kejati NTT.

Kejati NTT Kejar Tiga Tersangka DPO
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, John W Purba, S.H,M.H 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Tiga tersangka proyek pembangunan dermaga di Flores Timur (Flotim) dan di Alor, MUP, R dan A, masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Saat ini ketiganya dalam pengejaran tim Kejati NTT.

Hal ini disampaikan Kajati NTT, John W Purba, S.H, M.H, Kamis (2/7/2015) malam. Proyek dermaga di Flotim dan Alor menggunakan dana APBN dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

"Kami sudah tetapkan tiga tersangka masuk DPO. Identitas mereka telah kami sampaikan ke Kejaksaan Agung di Jakarta guna membantu melacak keberadaan tiga tersangka itu melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC)," kata John.

John mengaku sampai saat ini tiga tersangka tersebut belum terdeteksi AMC. Namun, pelacakan terus dilakukan. "Mereka pintar sehingga sampai saat ini belum ada yang terdeteksi. Meski begitu kita tetap melakukan pengejaran," ujarnya.

Dikatakannya, dari tiga tersangka itu, kemungkinan tersangka berinisial A ditangkap lebih dahulu. Dalam kasus ini, Kejati NTT telah menerbitkan 10 surat perintah penyidikan (Sprindik).

"Dari 10 sprindik itu ada delapan tersangka. Lima tersangka telah ditahan, tiga tersangka lainnya dikenakan status DPO," jelas John.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarajat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar, S.H mengatakan, dalam kasus ini, ahli dari Politeknik Negeri (PNK) Kupang yang memeriksa fisik pekerjaan dua dermaga di Kabupaten Alor dan Flores Timur menemukan selisih kerugian negara Rp 11 miliar. Kerugian negara itu adalah penghitungan sementara oleh tim ahli PNK.

Menurut Ridwan, hasil penghitungan tim ahli itu akan disampaikan lagi kepada BPKP Perwakilan NTT untuk menghitung kerugian keuangan negara. Saat ini, Kejati NTT telah menahan lima tersangka kasus PDT, yaitu Mardjuki, Sjambas Chotib, Andi Prayana, Sri Raharjo dan Sugiarto Prayitno alias Daud.

Pejabat SHS Tersangka
Kejati NTT menetapkan I Made Swanendra, satu pejabat dari PT Sang Hyang Sri (SHS), jadi tersangka proyek Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) tahun 2011. PT SHS merupakan perusahaan Agroindustri yang mengerjakan proyek ini.

Informasi yang diperoleh Pos Kupang di Kejati NTT, Jumat (3/7/2015) menyebutkan, Kejati NTT telah menetapkan pejabat PT SHS jadi tersangka. Dengan ditetapkan pejabat SHS ini, maka tersangka dalam kasus ini sudah dua orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan Manajer Pemasaran PT Pertani (Persero) Wilayah NTT, I Made Jawan, sebagai tersangka.

Kajati NTT, John W Purba, mengatakan, penetapan dua tersangka itu setelah penyidik melakukan ekspos dan telah memenuhi dua alat bukti yang cukup atau sah.

"Kedua tersangka ini adalah pihak yang bertanggungjawab dalam proyek pengadaan benih di wilayah NTT," kata John

Untuk diketahui, proyek BLBU jenis palawija ini terdiri bibit padi, jagung, dan kacang kedelai oleh Kementerian Pertanian tahun anggaran 2011 senilai Rp 600 miliar lebih. Tiap jenis benih unggul tanaman palawija itu memiliki varietas yang berbeda yakni benih unggul non hibrida dan benih unggul hibrida.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati NTT telah memeriksa puluhan orang saksi, dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian NTT, pejabat pembuat komitmen (PPK), Unit Pelaksana Kerja (UPK), BPIP Naibonat dan Noelbaki, kontraktor pelaksana, PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Sri (SHS), UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi NTT, para kepala dinas pertanian di beberapa kabupaten sasaran serta sejumlah kelompok tani penerima bantuan.

Untuk diketahui, proyek ini terdapat pada 910 kelompok penerima dan tersebar di 100 lebih kecamatan yang tersebar di 20 kabupaten/kota, selain Kabupaten Sabu Raijua. Proyek ini menggunakan anggaran sekitar Rp 600 miliar lebih.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help