Kasus Dermaga Flotim dan Alor

Kejati NTT Diganggu Penelepon Gelap

Saya mengimbau kepada semua pihak, terutama pihak yang terlibat kasus proyek pembangunan dua dermaga di NTT, agar tidak percaya pada penelepon gelap

Kejati NTT Diganggu Penelepon Gelap
POS KUPANG/JOHN TAENA
Ridwan Angsar 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Saya mengimbau kepada semua pihak, terutama pihak yang terlibat kasus proyek pembangunan dua dermaga di NTT, supaya tidak percaya kepada oknum-oknum yang menelepon atas nama petugas.

Mereka itu hanya ingin mencari keuntungan dari proses penanganan kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, John W Purba, S.H, M.H, melalui Kasi Penkum dan Humas, Ridwan Angsar, S.H, di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2015).

Menurut Ridwan, pada Rabu (25/3/2015), sekitar pukul 08.30 wita atau pukul 09.00 wita, Kejati NTT menerima telepon gelap yang mengatasnamakan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Tony Spontana.

"Penelepon itu ingin mengonfirmasi penanganan kasus proyek pembangunan dermaga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor tahun 2014. Penelepon juga menanyakan soal pemeriksaan terhadap lima orang panitia Provisional Hand-Over (PHO)," kata Ridwan.

Dia menjelaskan, dirinya menduga penelepon itu bukan dari Kapuspenkum Kejagung karena setiap penanganan kasus korupsi, Kejati NTT selalu melaporkan progres atau perkembangannya kepada Kejagung.

"Pak Kajati adalah orang yang sangat tertib dan teratur melaporkan progres penanganan kasus. Karena itu, tidak mungkin Kapuspenkum menanyakan lagi hal itu," jelas Ridwan.

Karena tahu itu penelepon gelap, Ridwan menyampaikan kepada penelepon itu bahwa panitia PHO belum diperiksa penyidik Kejati NTT karena kendala tempat tinggal.

"Ada anggota panitia PHO yang berdomisili di Papua sehingga kami sulit panggil," jelas Ridwan.

Dikatakannya, penelepon itu tentu oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mencari keuntungan dari proses pengusutan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati NTT.

Untuk diketahui, pada jam yang sama Redaksi Pos Kupang menerima telepon yang mengatasnamakan Humas Polda NTT dan meminta wartawan untuk menghadiri konferensi pers di Mapolda NTT pada Kamis (26/3/2015). Konfrensi pers dimaksud ada kaitannya dengan PHO proyek dermaga di Flotim.

Ridwan mengatakan, Kejati NTT yang mengusut kasus tersebut sejak awal, mulai dari pengumpulan bahan dan keterangan (puldata) atau penyelidikan. Bahkan kasus itu sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh Kejati NTT sehingga tidak mungkin kepolisian turut mengusutnya.

"Kita yang tangani kasus ini 100 persen. Untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian memiliki kesepakatan atau MoU, bahwa apabila salah satu institusi telah menangani sebuah kasus sampai tahap penyidikan, maka institusi lain tidak boleh masuk untuk mengusutnya," ujar Ridwan.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help