News Analysis: Niko Ladi Bisa Dijerat Pidana Perbankan

Investasi bodong itu dilakukan dengan memanfaatkan sela-sela hukum yang lemah. Saat ini negara telah

News Analysis: Niko Ladi Bisa Dijerat Pidana Perbankan
Foto/Antaranews
ilustrasi

Oleh Piet Elias Jemadu, Pengamat Perbankan

POS KUPANG.COM - Niko Ladi yang melakonkan investasi bodong dapat dijerat dengan pidana perbankan kalau badan hukum Lembaga Kredti Finansial (LKF) Mitra Tiara bukan koperasi. Niko juga bisa dijerat pidana umum penipuan, bisa juga penggelapan.

Investasi bodong itu dilakukan dengan memanfaatkan sela-sela hukum yang lemah. Saat ini negara telah memberikan perlindungan terhadap warganya dengan menerbitkan Undang-Undang No: 5/2014 tentang Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Mikor (LKM).

Undang-undang ini memberi ruang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan melindungi rakyat dari praktek investasi bodong. Saat ini, kata Jemadu, ada 238 pengaduan terkait investasi bodong. Penyidik harus cermat menjeratnya dengan Undang-Undang Perbankan, karena izin yang dikantongi koperasi, tapi prakteknya menghimpun dana masyarakat mirip bank.

Kalau pidana umum hukumannya ringan, jadi nasabah yang menjadi korban harus menuntut ganti rugi secara perdata.

Jika LKF Mitra Tiara mengantongi izin koperasi tapi prakteknya perbankan, bisa dikenakan pidana perbankan, tergantung fakta materil dalam penyidikan yang didukung bukti-bukti.

Saya menyarankan penyidik kepolisian koordinasi dengan OJK yang sedang konsen terhadap praktek investasi bodong dengan pangawasan yang ketat. OJK telah bekerja sama dengan badan Intelijen Nasional (BIN) untuk menyelidiki ekonomi intelijen.
Di Indonesia, pengawasan terhadap ekonomi intelijen masih lemah, jika dibandingkan Jepang. Edukasi keuangan di Indonesia juga masih lemah sehingga menyulitkan pengawasan. (gem)

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved