Kasus Bansos Ende

Ery Sebut Tersangkanya Pejabat Pemkab Ende

Jaksa Kejari Ende mengusut aliran dana Bansos di lingkup Pemkab Ende senilai Rp 7 miliar untuk TA 2009 dan 2010.

POS-KUPANG.COM, ENDE --- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende  mengusut aliran dana bantuan sosial (Bansos) di lingkup Pemkab Ende senilai Rp 7 miliar, masing-masing Rp 5 miliar tahun anggaran (TA) 2009 dan Rp 2 miliar TA 2010.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende, Ery Ariansyah, mengatakan hal itu di Kantor Kejari Ende, pekan lalu. Ery mengatakan, Kejari Ende telah meminta keterangan dari warga penerima bansos terutama para kepala desa di seluruh Kabupaten Ende.

Informasi sementara yang diterima dari para kepala desa, Kejari Ende menyimpulkan bansos yang diberikan kepada masyarakat umumnya fiktif karena tidak tepat sasaran atau tidak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

"Prosesnya masih terus berjalan karena banyak yang dimintai keterangan. Hampir seluruh kepala desa di Kabupaten Ende yang harus dimintai keterangan. Untuk sementara baru beberapa kepala desa saja yang telah dimintai keterangan," kata Ery, yang didampingi Kasi Pidsus, Alboin Blegur, S.H, Kasi Pidum, Helmy Hidayat, S.H serta Kasi Intel, Rochman, S.H.

Meskipun masih dalam tahap pengusutan, jelas Ery, namun dalam kasus bansos, Kejari Ende telah menetapkan salah seorang pejabat di lingkup Pemkab Ende dengan status tersangka. Namun Ery enggan menyebutkan nama pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ery mengatakan, kasus bansos di lingkup Pemkab Ende merupakan salah satu tunggakan pihak Kejari Ende yang prosesnya masih terus berjalan hingga saat ini. "Kasus bansos merupakan salah satu tunggakan perkara di Kejari Ende, selain kasus bencana alam," katanya.

Dikatakannya, salah satu penyebab belum tuntasnya kasus bansos di lingkup Pemkab Ende karena banyak pihak yang harus dimintai keterangan.

"Bayangkan ada berapa desa dan kecamatan di seluruh Kabupaten Ende. Belum lagi dengan masyarakat atau kelompok penerima manfaat dana bansos jumlahnya  sangat banyak. Itu semua harus dimintai keterangan untuk mengetahui persis pemanfaatan dana bansos," kata Ery.

Mengenai jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bansos, Ery mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut karena prosesnya masih sedang berjalan. 

"Yang pasti dana  Rp 7 miliar berasal dari dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2009 Rp 5 miliar dan tahun anggaran 2010  Rp 2 miliar. Itu pagu anggaran, belum diketahui persis berapa besar kerugiannya," kata Ery.

Editor: omdsmy_novemy_leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved