Kabinet Jokowi JK

Tantangan untuk Kementerian yang Berubah Nomenklaturnya

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menantang Kabinet Kerja menjalankan kementerian yang berubah nomenklaturnya dalam enam bulan pertama

Tantangan untuk Kementerian yang Berubah Nomenklaturnya
Kompas.com/Sabrina Asril
Menteri-menteri Kabinet Kerja yang dipilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014). 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menantang Kabinet Kerja menjalankan kementerian yang berubah nomenklaturnya dalam enam bulan pertama masa pemerintahan.

"Kita kasih waktu satu semester. Satu semester harga mati yang harus selesai," ujar Yunarto dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Yunarto mengatakan, waktu enam bulan cukup untuk merombak ulang program kerja, membentuk struktur kementerian, dan mulai menjalankan program kerja sesuai visi nawacita Jokowi. Dalam enam bulan tersebut, kata dia, kementerian yang diubah nomenklaturnya sudah harus kelihatan kerjanya.

"Kalau satu semester masih ada problem di nomeklatur berarti lambat secara manajerial," ujarnya.

Yunarto membandingkannya dengan nomenklatur yang pernah dilakukan di era mendiang Abdurrahman Wahid. Saat itu, pria yang akrab disapa Gus Dur itu mengubah nomenklatur Kementerian Penerangan menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Belajar dari pengalaman jaman Gus Dur, perubahan nomenklatur menteri penerangan saja butuh waktu tiga tahun," kata Yunarto.

Jokowi mengubah sebanyak enam nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja. Jokowi menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja.

Jokowi juga memecah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ristek menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sementara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal digabungkan dan berubah namanya menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Masyarakat diubah menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Editor: Alfred Dama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved