Kabinet Jokowi JK

"Kita Tidak Puas, Tapi Berilah Kesempatan pada Kabinet Kerja"

Kendati kecewa, Sri tetap memberi kesempatan para menteri untuk bekerja dan berharap kekecewaannya tidak terjadi dalam lima tahun mendatang.

AP IMAGES / DITA ALANGKARA
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. 

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Direktur Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengaku kecewa dengan susunan Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Kendati kecewa, Sri tetap memberi kesempatan para menteri untuk bekerja dan berharap kekecewaannya tidak terjadi dalam lima tahun mendatang.

"Kami tidak begitu gembira dan puas dengan susunan kabinet Jokowi. Di sisi lain kami masih tetap berharap, kita berilah kesempatan," kata Sri dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Sri mengatakan, Jokowi mencoba membawa angin perubahan dengan memunculkan inovasi dan ide baru dalam merancang kabinetnya. Ia memaklumi bahwa tradisi baru yang dibangun Jokowi memang tidak mudah dilakukan karena banyak tantangan yang ditemuinya.

Sri mengatakan, kekhawatiran muncul karena menilai integritas sejumlah menteri yang menghuni kabinet masih belum bersih dari sejumlah permasalahan. "Upaya Jokowi membuat kabinet bersih dari persoalan dengan menyerahkan ke KPK dan PPATK. Namun, tekanan sana sini buat mereka yang dinilai ada persoalan integritas tidak hanya korupsi semata, ada soal moral, mafia, dan HAM," ujarnya.

Selain itu, kata Sri, sejumlah menteri dianggap ditempatkan di pos yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Konflik kepentingan di kabinet pun dirasakan begitu kuat oleh Sri.

"Konflik terkait kepentingan partai, lalu persoalan bisnis. Kalau kita lihat banyak menteri yang pemilik bisnis dan beberapa jelas bisnisnya terkait dengan kementeriannya," kata Sri.

Sri mengatakan, sejumlah kekhawatiran tersebut perlu diungkapkan sejak awal sebagai pencegahan agar para menteri tidak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan itu. "Ketika menteri yang di waktu tiga bulan tidak menunjukkan kemajuan, ganti menteri dengan orang yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Editor: Alfred Dama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved