Kabinet Jokowi JK

Muhaimin: Menteri Asal Parpol Harus Total di Kabinet

Terkait kursi menteri yang akan diajukan oleh PKB, Muhaimin mengatakan, hingga saat ini

Muhaimin: Menteri Asal Parpol Harus Total di Kabinet
KRISTIANTO PURNOMO
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO 

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar akhirnya menyatakan setuju jika menteri yang duduk di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, harus melepaskan diri dari simbol kepartaian. Menurut dia, hal ini akan membuat kerja menteri menjadi lebih efektif.

"Kabinet Jokowi di masa yang akan datang memang harus jadi kabinet kerja dan bersama, karena kesepakatan tanpa deal tertentu. Komitmennya adalah siapa pun yang diangkat jadi menteri nanti melepaskan diri dari simbol kepartaian. Itu spirit-nya," kata Muhaimin, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014) sore.

Terkait kursi menteri yang akan diajukan oleh PKB, Muhaimin mengatakan, hingga saat ini belum ada diskusi dengan Jokowi-JK mengenai nama-nama yang akan diajukan. Muhaimin menekankan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi-JK.

"Kami tidak berfikir mau ditawari menteri atau tidak, tetapi kami sepakat bahwa yang mentahbiskan diri di kabinet, total di kabinet," ujarnya.

Sebelumnya, Muhaimin mengungkapkan ketidaksetujuannya soal menteri yang harus lepas dari jabatan struktural parpol. Menurut dia, rangkap jabatan tidak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja menteri di pemerintahan.

Editor: Putra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved