Opini Pos Kupang

Posisi Bangsa dalam Politik Indonesia

SARA menjadi terminologi yang masuk di kanal politik. Anehnya, dikotomi SARA tidak hanya terjadi antarlembaga sosial tetapi intralembaga sosial.

Posisi Bangsa dalam Politik Indonesia
KOMPAS.com/Tigor Munthe
Spanduk berisikan menerima serangan fajar dari caleg, dipajang di pinggir jalan raya di Jalan Nagur, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis (13/3/2014). 

Oleh Lasarus Jehamat

SUKU, agama, ras dan antargolongan (SARA) kembali mencuat di ruang politik nasional akhir-akhir ini. SARA akhirnya menjadi terminologi yang masuk di kanal politik. Anehnya, dikotomi SARA tidak hanya terjadi antarlembaga sosial tetapi intralembaga sosial.

Inilah yang disebut kampanye hitam dalam politik. Kondisi ini memang bias dipahami karena kontestasi politik tidak terjadi di level lokal yang sempit dan terspesifikasi tetapi nasional.

Menyebut Jawa-Luar Jawa, Islam-Non Islam, NU-Muhammadiyah, Jawa-Sunda dan beragam isu primordial lainnya kental menunjukan bahwa bangsa ini belum dewasa. Bangsa ini masih sangat infantile dalam hal politik dan kenegaraan.

Dengan kata lain, elit politik di negara ini belum bias menjadi orang tua yang bijak untuk menyikapi perbedaan dan cerdas mengelolah kebhinekaan. Jika terjadi demikian, maka Indonesia harus kembali ke masa lampau dan mempraktikkan hukum survival of the fittest.


Tulisan ini ingin menggugat watak buruk elit negara dalam mengelolah perbedaan yang menjadi ciri khas bangsa ini. Gugatan utamanya jelas tertuju pada konstruksi oposisi biner yang justru merugikan bangsa ini. Oleh karena itu, saya harus memulai tulisan ini dengan sebuah tesis tunggal.

Kampanye hitam merupakan bentuk paling vulgar dari apa yang disebut penjajahan negara atas bangsa; sebuah proses yang serba salah dan sulit dibenarkan dalam pembentukan peradaban bangsa. Bahwa negara ini telah hidup di zaman modern bahkan post modern sulit dibantah; meskipun demikian, melihat sepak terjang pengurus negara, sulit untuk tidak mengatakan bahwa watak bar-bar masih melingkupi kepala dan hati pengurus negara.

Ideologisasi SARA
Hemat saya, soal besar bangsa yang masih belum diperbaiki hingga hari ini adalah pembongkaran kedok kepalsuani deologi  di balik isu SARA (buatan orde baru itu).

Inilah yang oleh Habermas disebut dengan unfinishing project. Sebuah proyek yang belum selesai dikerjakan oleh pengurus negara terhadap bangsanya sendiri. Mandeknya proyek kebangsaan disebabkan karena kemilauan kekuasaan. Dengan kata lain, elit politik di Negara ini sulit membedakan mana urusan bangsa dan mana bagian dari negara.

Ini soal kecerdasan membaca dua konsep yang berbeda tetapi sulit dipisahkan. Bangsa merujuk pada  entintas social budaya sementara Negara berhubungan dengan politik. Kekaburan dua konsep inilah yang, hemat saya, menjadi malapetaka di ruang politik kita.

Soal selanjutnya adalah mengapa ini terjadi? Hemat saya,  penjelasannya hanya dapat dihubungkan sejauh memahami politik sebagai ajang pencarian kekuasaan semata. Titik. Lebihnya tidak. Sebuah keanehan yang tidak lucu jika pengurus Negara tidak menyadari bahwa Indonesia, sebagai entitas bangsa, merupakan bangsa majemuk.

Selanjutnya, menjadi tragis jika pengurus Negara ini tidak pula mempraktikan kebijakan multicultural dalam hidup bernegara (ruang politik). Kebijakan multicultural tidak dipraktikan dengan cara mengangkat presiden atau menteri dari semua entitas budaya tanpa memerhatikan kualitas orang tersebut.

Kebijakan multicultural hemat saya masih memegang teguh prinsip the right man on the right place; memilih orang yang tepat di posisi yang tepat.

Memeriksa sepak terjang elit politik di Indonesia akhir-akhir ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa elit politik kita terjebak dalam apa yang disebut kerdil (hybrid). Hibriditas mental disebabkan karena pesona kuasa dalam politik. Elit memahami politik hanya sebatas mencari dan  mendapatkan kekuasaan semata.

Elit tidak pernah berpikir bahwa sebelum Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat, yang ada hanyalah kumpulan bangsa dan bukan negara. Meminjam perspektif postcolonial, konteks politik Indonesia kontemporer kental mempraktikan kolonialisme negara atas bangsanya sendiri.

Merujuk pada penjelasan di atas maka kita perlu memeriksa orde baru. Hemat saya, suku, agama, ras dan antargolongan menjadi seperti sekarang manakala orde baru menjadikan SARA sebagai sebuah ideologi yang berwatak buruk. Hal itu dilakukan oleh rezim orde baru untuk memertahankan kekuasaan. Dengan sokongan militer,  orde baru berhasil menjadikan SARA sebagai entitas yang paling menakutkan. Padahal, SARA sendiri merupakan sebuah faktisitas.

Untuk konteks Indonesia, SARA merupakan sesuatu yang given (terberi). Bahwa Indonesia memang beragam. Mestinya,  proyek homongenisasi ala orde baru dengan ideologisasi SARA sebagai alat utama menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh elit negara saat ini. Yang harus dilakukan adalah membongkar kedok kepalsuan ideologi itu.

Saya orang yang paling ragu akan kemauan elit negara ini dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Soal utamanya, selain manusia reformasi sekarang masih diisi oleh antek-antek orde baru, perkara besar lainnya karena elit politik minim memahami esensi ideologi. Pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, sebagai akibat dari watak otoriter despotik orde baru, menjadi tanggung jawab elemen di luar negara.

Masyarakat tidak boleh terjebak dalam tegangan dua arus utama politik saat ini. Harus disadari pula bahwa jebakan primordial elit politik akan menafikan kita sebagai bangsa yang kaya dalam perbedaan. Kita semua wajib mengajarkan hal baik dalam berbagai aspek kepada generasi muda Indonesia. Di sinilah pentingnya posisi politik.

Politik mestinya diisi dengan pembelajaran multikulturalisme dan inklusivitas. Politik tidak boleh membangun sekat-sekat primordial. Elit politik harus digugat terus menerus dalam hal ini. Elit politik harus bias merumuskan dan mempraktikan hal baik itu dalam lingkup praktik kebijakan politik.

Jika itu tidak dilakukan, maka selamanya kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Bangsa akan dikalahkan oleh negara di ruang yang sama. Akhirnya, cerdas membaca isu dan mensikapi perbedaan menjadi nilai utama yang terus didorong untuk kelangsungan bangsa ini.  (Sosiolog Undana; Anggota Komunitas Sophia Kupang)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved