Opini Pos Kupang

Menimbang Tambang

Kehadiran tambang tidak dipersalahkan, namun masyarakat perlu dipersiapkan untuk menerimanya secara sadar.

Menimbang Tambang
POS KUPANG/FREDY HAYONG
MANGAN--Inilah lokasi tambang mangan di Ai Tameak. INZET: Anak-anak diduga korban pencemaran air cucian mangan yang menyebabkan mereka menderita gatal-gatal sejak September 2013. Gambar diambil di Gedung DPRD Belu, Rabu (7/5/2014). 

Oleh Isidorus Lilijawa, S.Fil, MM

BEBERAPA waktu lalu, kelompok Gerakan Pro Kehidupan (G-ProK) melakukan aksi damai di Atambua Kabupaten Belu. Pemicu aksi adalah adanya penyakit gatal-gatal yang diderita warga Lamaknen Selatan, yang diduga akibat pencucian mangan oleh PT Nusa Lontar.

Aksi yang dimotori oleh para pastor ini memunculkan beragam tanggapan: sejauh mana dampak tambang mangan bagi masyarakat dan apakah kehadiran tambang mangan itu kebutuhan warga atau hanya sekadar keinginan segelintir orang.

Refleksi NTT
Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh G-ProK merefleksikan banyak hal berkaitan dengan moralitas dan etika pertambangan di NTT. Tidak hanya di Belu, di beberapa daerah lain juga aksi mempertanyakan dan menolak tambang sering dilakukan, misalnya di Lembata, Ende, Manggarai, Ngada, Sumba, TTS. Sejauh pengamatan saya, pertambangan di NTT belum menjadi solusi bagi kesejahteraan rakyat. Di satu sisi malah menjadi momok yang melahirkan penderitaan dan alur kematian (thanatos).

NTT sebagai daerah yang dikenal dengan kultur pertanian dan peternakan tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan kultur pertambangan. Berpuluh-puluh dan ratusan tahun orang NTT tidak hidup karena tambang. Orang NTT hidup dari bertani (mengolah kebun/ladang) dan beternak.

Kehadiran tambang tidak dipersalahkan, namun masyarakat perlu dipersiapkan untuk menerimanya secara sadar. Problem selama ini di NTT adalah masyarakat tidak disiapkan bahkan tidak dilibatkan dalam pengelolaan tambang. Tambang hanya menjadi urusan investor dan pemerintah daerah setempat. 

Pertambangan selalu dikampanyekan oleh investor dan pemerintah daerah setempat sebagai kairos (saat keselamatan) bagi rakyat agar bisa semakin sejahtera, supaya bisa keluar dari kubangan kemiskinan, agar rakyat bisa semakin maju dan berkembang, supaya bisa memperbaiki pendapatan per kapita. Yang seperti ini pun hemat saya terjadi di Lamaknen Selatan sana.

Ketika gatal-gatal datang menyerang, kairos berubah menjadi thanatos (kematian). Tambang jadi petaka ketika terjadi bencana ekologi (rusaknya lingkungan hidup), bencana kemanusiaan tatkala hak-hak hidup warga setempat diabaikan (cederanya humanitas oleh dominasi kepentingan bisnis), petaka budaya bila segala hal yang berbau tradisi dan kearifan lokal tergusur perangkat-perangkat teknologi perusahaan.

Alur tragedi kematian memang sedang terjadi di sana. Maka, wajarlah bila rakyat setempat bersama G-ProK menuntut keadilannya sendiri.

Politik Pertambangan
Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah-daerah untuk terjun dalam ranah politik pertambangan. Mengapa politik pertambangan? Pertambangan diyakini menjadi cara, jalan, tercepat untuk meraih bonum commune bagi warga. Sebagai sebuah wujud politik, pertambangan dengan demikian tidak bisa dilepaspisahkan dari etika pertambangan.

Ini sudah menyangkut wilayah moral. Bicara tentang pertambangan adalah juga bicara tentang moralitas pertambangan. Baik buruknya kehadiran pertambangan bagi hayat hidup warga di sekitarnya dan keharmonisan ekologis. Pertanyaan kita, apakah tambang di NTT saat ini sudah melewati tahap pengujian etis dalam mekanisme etika pertambangan?

Ada satu hal yang perlu dikritisi berkaitan dengan kehadiran pertambangan di NTT. Ada tahap yang acapkali dilangkahi pemerintah daerah yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Soal tambang, seringkali antara pemerintah dan rakyat seperti kucing dan tikus. Pemda tidak melakukan sosialisasi rencana tambang dengan baik. Lagi-lagi masalah sosialisasi. Mengapa tahap yang penting ini tidak ditempuh secara baik? Sosialisasi dari kata socius (Latin) artinya teman, society (Inggris) masyarakat.

Sosialisasi berarti menjadikan sesuatu itu teman, dekat, akrab, memasyarakat. Ini penting agar keberadaan sesuatu tidak mencurigakan dan menimbulkan prasangka apalagi sesuatu itu adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak.

Sosialisasi tambang mangan di Lamaknen Selatan oleh PT Nusa Lontar misalnya mesti memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai rencana pertambangan itu.

Sederhananya metode 5W1H (apa yang mau ditambang, untuk apa, oleh siapa, kapan ditambang dan sampai kapan, mengapa ditambang di situ, di lokasi mana ada bahan tambang dan bagaimana proses pertambangan itu). Kalau ada niat baik dari Pemda, maka tugas sosialisasi ini tidak berat. Rakyat kecil tidak butuh penjelasan ilmiah dan pemetaan grafis berteknik tinggi. Mereka butuh penjelasan sederhana.

Warga sangat peka terhadap apa yang disebut xenophobia (ketakutan terhadap hal-hal asing). Mereka tentu merasa asing terhadap orang asing yang sudah ada di lokasi pertambangan, menolak sesuatu yang datang dari luar yang tidak diketahui namun sudah mulai bekerja diam-diam di tanah milik mereka. 


Masyarakat berhak untuk tahu segala hal berkaitan dengan pertambangan itu. Karena pertambangan itu ada di wilayah mereka dan tujuan pertambangan itu untuk kesejahteraan mereka. Hak warga inilah yang tidak dipenuhi pengelola tambang dalam hal ini dinas pertambangan maupun investor terkait.

Yang jusru aneh, memorandum of understanding (MoU) ditandatangani sebelum sosialisasi dan semua tetek bengek menyangkut pertambangan menjadi jelas atau IUP (Izin Usaha Pertambangan) sudah ada tetapi warga malah tidak tahu sama sekali. Akibatnya, lahir protes setelah MoU ditandatangani/IUP diterbitkan. 

Kultur Uang
Getolnya pemerintah daerah memberikan izin kepada investor untuk melakukan aktivitas pertambangan dengan slogan "tambang untuk kesejahteraan" adalah bagian dari hasrat untuk menguasai uang. Hasrat itu pula yang mendorong investor mati-matian melobi pemerintah daerah soal tambang.

Pola dan perilaku yang sangat mendewakan uang seperti di atas, dalam bahasa H. Marcuse masuk dalam kategori masyarakat yang berdimensi satu (one dimensional society). Masyarakat berdimensi satu membentuk manusia yang pasif, puas dan tidak kritis. Satu-satunya minat yang dikembangkan dengan gencar adalah minat untuk memuaskan keinginan. Dan itu terwujud dalam ambisi akan uang (pecuniary culture).

John Dewey menulis, "Kita sedang hidup dalam kultur uang. Kultur dan ritusnya menentukan pertumbuhan dan keruntuhan suatu lembaga dan ia menguasai nasib setiap individu." Persaingan dalam kultur uang ini tak kalah kejamnya dari persaingan dalam "hutan" yang dibayangkan Darwin (survival of the fittest). Uang menjadi dewa yang mahakuasa: segalanya bisa dibeli, harta maupun manusia.

Karena uang kesetiaan dapat diubah menjadi khianat, cinta dapat menjadi benci, benci dapat menjadi cinta; budak dijadikan tuan, tuan menjadi budak; kebodohan menjadi kepandaian, kepandaian menjadi kebodohan. Uang menjadikan manusia materialistis dan individualistis.

Menimbang tambang. Pertambangan itu baik sejauh dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dalam bingkai etika dan moral. Ini harapan publik tentunya.

Itu berarti, berbagai kegiatan tambang yang merugikan masyarakat, yang melahirkan subordinasi, yang menimbulkan penyakit, yang menyengsarakan warganya harus ditolak. Pada titik inilah, seruan profetis G-ProK di Belu patut mendapatkan dukungan publik.  (Anggota DPRD Kota Kupang)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved