Opini Pos Kupang

Memilih Pemimpin Kita

Pemilihan umum presiden dan wakilnya lebih mengutamakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara.

Memilih Pemimpin Kita
AP PHOTO / TATAN SYUFLANA
Capres Prabowo Subianto (kanan) berdampingan dengan capres Joko Widodo saat mengikuti Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2014 di Kantor KPU, Jakarta, 1 Juni 2014. 

Oleh Rein Kleden, SVD

MEMILIH Presiden adalah memilih seorang pemimpin bangsa dan negara. Presiden bukanlah penguasa, tapi tugas panggilan memimpin dan mengabdi nusa dan bangsa.

Berbeda dengan pemilihan umum wakil rakyat (caleg) pada pemilu 9 April yang lalu, yang lebih mengandalkan kepentingan uang, ambisi dan kerakusan pribadi, kepentingan partai dan golongan dan yang dinilai sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah bangsa ini, pemilihan umum presiden dan wakilnya lebih mengutamakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Di sana tidak ada kepentingan partai, golongan, agama, suku, budaya atau hasrat, napsu dan ambisi pribadi.

Harian Pos Kupang dalam edisinya 20 s/d 23 Mei 2014 yang lalu, sempat menurunkan artikel tentang profil capres dan cawapres kita, masing-masing dengan judul yang berbeda: Joko Widodo (Jokowi)-Gaya Blusukan; Prabowo Subianto-Mengabdi di dua dunia; Jusuf Kalla-Pemadam Konflik; Hatta Rajasa -Mulanya Teknisi Minyak. Gambaran umum dari profil tersebut paling kurang sudah membantu kita untuk melihat dan memahami bagaimana latar belakang hidup, masa lalu serta sepak terjang atau rekam jejak masing-masing calon.


Pilihan kita masyarakat pemilih akan seorang pemimpin yang baik dan benar, tidak sekadar berangkat dari ketertarikan atau keterpukauan sesaat akan pidato-pidato politik tegas, hebat tentang Indonesia Raya, atau slogan-slogan besar dengan janji-janji politik tanpa makna mendalam dalam pelaksanaannya. Atau karena "Kampanye Hitam" yang datang dari pihak-pihak yang tak bertanggung-jawab yang hanya bertujuan menjatuhkan, menyudutkan, memfitnah pihak lawan selama masa kampanye.

Semua itu hanyalah "halaman depan" yang dihiasi dengan iklan serta janji-janji muluk yang masih menyembunyikan "wajah asli" serta sepak terjang hidup sebenarnya dari sang calon pemimpin. Pilihan kita perlu dan harus bertolak dari latar belakang hidup, kerja dan karya serta masa lalu sang calon pemimpin. Sepak-terjang, gaya hidup serta rekam jejak tanpa cacat, hendaknya menjadi prioritas penilaian pemilihan kita nanti.

Hikmah Masa Lalu
Pribahasa tua kita 'Karena nila setitik, rusaklah susu sebelanga' mengungkapkan bahwa aib masa lalu tidak akan pernah terhapus dari ingatan sejarah seorang anak manusia.

Masa lalu tak pernah berdiri sendiri. Andai ia berdiri sendiri, maka ia tidak akan pernah ada (Goenawan Mohamad, Tempo, 13 April 2014). Ia ada dan akan terus ada untuk melahirkan masa kini dan masa depan. Bukan sejak lahir dari rahim seorang ibu, seseorang menjadi presiden. Bukan pula karena ambisi, hasrat dan nafsu kuasa, kekayaan serta uang.

Tapi usaha dan perjuangan, pengorbanan dan kerja keras yang dimulai dari lingkup hidup masyarakat yang lebih kecil, kesetiaan serta kesepakatan dan penilaian seluruh lapisan masyarakat terhadap sang calon, itulah kondisi dan kriteria yang menentukan apakah seseorang layak atau tidak menjadi presiden.


Kita tidak ingin terus meratapi masa lalu yang kelam, tapi bangkit untuk menatap masa depan dengan usaha dan semangat yang baru. Namun apa arti semua itu bila yang dicurigai, yang tersangka masih bersikeras menutup-nutupi diri atau tidak punya keberanian, ketegasan serta keterbukaan mengungkapkan kebenaran sejarah.

Penipuan realitas sejarah akan terus mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara selama mentalitas para wakil rakyat atau aparatur negara kita seperti `kucing dalam karung'.

Gencarnya usaha dan kerja keras penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi; imbauan serta kesepakatan para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan anti korupsi untuk menolak pencalonan capres dan cawapres yang terlibat pelanggaran HAM dan korupsi (Pos Kupang, 26 April 2014 ), merupakan indikasi riil bahwa kehidupan demokrasi bangsa dan negara ini ibarat 'duri dalam daging'.

Jelasnya para elite politik atau para aparatur negara kita lebih banyak bermain 'topeng kesucian': bersembunyi di balik tugas pengabdian negara dan bangsa, tapi ketika tertangkap basah, baru saat itu mengakui kejahatan yang dilakukannya (Baca juga kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, Pos Kupang, 25 Mei 2014).

Selama para aparatur negara, pimpinan dan pengurus bermain kucing-kucingan tanpa keberanian mengakui kejahatan yang dilakukannya; selama partai-partai politik berkoalisi hanya demi kepentingan 'kursi' atau jabatan dan bukan berkoalisi tanpa syarat, selama itu pula kondisi pemerintahan demokratis kita akan terus dinodai sikap prilaku serta moralitas yang tidak benar. Aib masa lalu butuh penjelasan dan koreksi sebab sesuatu yang busuk, suatu saat akan tercium juga baunya.

Kita perlu belajar dari prinsip umum matematika (plus (+) = benar; minus (-) = salah): Mengatakan benar terhadap sesuatu yang benar adalah tindakan yang benar ( (+) x (+) = (+) ). Mengatakan salah terhadap sesuatu yang benar atau mengatakan benar terhadap sesuatu yang salah adalah tindakan yang salah ( (+) x (-) atau (-) x (+) = (-) ).

Mengatakan salah terhadap sesuatu yang salah adalah tindakan yang benar ( (-) x (-) = (+) ). Terang tidak akan pernah dimusnahkan oleh kegelapan, kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kebohongan.

Pemimpin Versus Penguasa
Pidato atau orasi politik dengan imbauan, retorika serta janji-janji muluk bersama visi-misi dan strategi memajukan kepentingan bangsa dan negara menjadi tema utama atau iklan `halaman depan' pemilihan capres dan cawapres kita. Kedua pasangan capres-cawapres kita saling berkompetisi untuk merebut simpati kita masyarakat pemilih.

Sebagaimana negara tidak dibangun hanya dengan ide serta gagasan yang besar dan cemerlang tentang perbaikan dan perubahan setiap sisi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya rakyat, maka perlu digarisbawahi siapa figur seorang Presiden yang baik dan benar.

Presiden bukan seorang penguasa tapi seorang pemimpin dan pengabdi bangsa dan negara. Dia tidak memegang tampuk kekuasaan sebab setiap kekuasaan politik hanya menunda kekalahan (Goenawan Mohamad, Tempo, 20 April 2014) tapi dia bekerja, mengabdi kepada kepentingan nusa dan bangsa. Kuasanya tidak digunakan untuk membagi-bagi `kursi', jabatan atau tugas kepada partai-partai koalisinya, tapi dia bekerjasama, menjadi pelayan, teladan bagi pemerintahannya.

Dia bukanlah komandan yang memberi perintah, yang menyelesaikan konflik dengan kekerasan dan senjata, tapi dia adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat, yang `turun ke bawah' dan yang dekat dengan rakyatnya. Dia adalah seorang pemimpin yang sederhana, bijaksana serta setia untuk melayani masyarakatnya.

"Yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sebaliknya yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar" (Injil Lukas 16,10). Marilah memilih pemimpin kita dengan nurani demokrasi kita, sebab suara kita adalah masa depan hidup bangsa dan negara. (Misionaris Congo-Afrika)

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved