Opini Pos Kupang

Hiruk Pikuk Kampanye Hitam

Tim sukses kedua bakal capres dan calon wakil presiden sibuk mencari cara untuk meluruskan apa yang mereka nilai tidak benar dalam kampanye.

Hiruk Pikuk Kampanye Hitam
KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, melakukan kampanye terbuka di Lapangan Sukun, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014). Pria yang akrab disapa Jokowi meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan kepada PDI-P sekaligus turut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014 

Oleh Paul Budi Kleden, SVD

SATU frase yang sangat boleh jadi termasuk dalam kosa kata paling sering digunakan akhir-akhir di Indonesia adalah kampanye hitam, black campaign. Orang ramai-ramai mencelanya.

Para calon presiden (capres) mengkritik apa yang mereka sebut kampanye hitam yang diarahkan kepadanya, dan merasa perlu mengingatkan para pendukungnya agar tidak melalukan hal yang sama. Tim sukses kedua bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) sibuk mencari cara untuk meluruskan apa yang mereka nilai tidak benar dalam kampanye hitam.

Tidak ketinggalan para ulama, seniman dan kaum intelektual menyebut kampanye hitam sebagai jalan yang tidak diridhoi Tuhan, cara berpolitik yang tidak etis atau tanda tidak kematangan. Para pengamat menyebutnya sebagai strategi yang digunakan kelompok orang yang tidak percaya diri.

Gejala yang menyertai ramainya penggunaan frase ini adalah kesimpangsiuran pemahamannya. Jika masing-masing buku bakal capres mengklaim diri sebagai orang baik atau pendekar yang tidak membalas fitnah dengan fitnah atau hinaan dengan hinaan, dan pada saat yang sama menuduh pihak lain sebagai penyebar kampanye hitam, maka tampak sangat jelas inkonsistensi dalam pemahaman dan penggunaan frase tersebut.

Jika kedua pihak mengklaim diri sebagai bebas dari kampanye hitam, maka tuduhan bahwa pihak sebelah menggunakan kampanye hitam adalah fitnah, dan itu disebut sebagai kampanye hitam. Namun, apabila dapat diandaikan bahwa masing-masing pihak tahu bahwa dia sedang melancarkan kampanye hitam kepada lawannya, maka penegasan kepada para pendukung agar tidak menggunakan kampanye hitam hanyalah retorika untuk terkesan santun dan mendapat simpati dari masyarakat.

Karena orang beramai-ramai mencela kampanye hitam, maka mengklaim diri bebas dari kampanye hitam dan melarang para pendukung terlibat dalam kampanye hitam tentu merupakan satu bentuk promosi diri.

Seperti dikatakan di atas, kampanye hitam dapat didefinisikan sebagai fitnah atau penyebarluasan berita tentang sesuatu atau seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang menceritakan dan meneruskan cerita yang diketahuinya sebagai kebohongan mengenai seorang pribadi atau tentang sesuatu.

Merujuk pada definisi di atas, maka langkah untuk membuat publik mengetahui kelemahan atau sisi gelap yang nyata dari seseorang calon pejabat publik tidak termasuk dalam kampanye hitam.

Menceritakan dan meneruskan cerita tentang masa lampau seseorang, jika hal tersebut benar terjadi, tidak dapat disebut sebagai kampanye hitam, kendati dia berbicara mengenai sisi gelap atau hitam dari seseorang. Umpamanya, dalam Kompas.com edisi 23 Mei 2014 ditulis bahwa menurut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM.

Namun, Prabowo mangkir." Menurut Komnas HAM, termasuk dalam masa lalu Prabowo adalah kenyataan bahwa dia mangkir dari proses hukum soal pelanggaran HAM. Atau, Joko Widodo (Jokowi) tidak menyelesaikan masa tugasnya ketika menjadi Walikota Solo dan kemudian sudah maju sebagai calon presiden Indonesia setelah baru melewati dua dari lima tahun masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta.

Jadi bagian dari rekam jejak Jokowi adalah tidak menjalankan secara penuh mandat yang direbutnya dari para pemilih. Karena hal-hal ini adalah fakta,
menceritakannya atau meneruskannya bukanlah satu bentuk kampanye hitam.
Tentu saja, para politisi yang bertarung tidak suka mendengar dan membaca ungkapan tentang masa lalu mereka seperti ini, dan boleh jadi karena ketidaksukaan seperti ini, maka mereka mudah menganggap pihak yang menceritakan dan meneruskan ceritera seperti ini sebagai penyebar kampanye hitam.

Sebaliknya, masa lalu para politisi, termasuk pada calon presiden dan wakil presiden, perlu diungkapkan agar warga dapat mengetahuinya. Karena, mengetahui rekam jejak seorang politisi akan sangat membantu untuk dapat menjatuhkan pilihan secara bertanggungjawab. Masa lalu seorang politisi tidak dapat dikatakan sudah selesai dengan hukuman yang dia jalankan atau langkah politis sebelumnya yang dimaklumi.

Masa lalu seorang politisi yang pernah dijatuhi hukuman karena kasus korupsi tidak dapat dikatakan selesai karena dia sudah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tetap menjadi bagian dari masa lalunya, dan publik perlu mengetahuinya. Para calon dan pendukungnya dapat menanggapi penyebarluasan fakta ini dengan menunjukkan alasan mengapa hal-hal ini terjadi, bukan dengan memungkirinya.

Persoalannya menjadi lebih rumit kalau kita berbicara mengenai opini yang dikembangkan dari sejumlah fakta. Faktanya adalah sebelum secara resmi diajukan sebagai calon presiden, Jokowi tidak berbicara mengenai visi dan misinya untuk Indonesia. Tafsiran yang berkembang dari kenyataan ini dan sejumlah kenyataan lain adalah bahwa Jokowi tidak mempunyai ide yang jelas dan cemerlang. Dia disebut sebagai tukan senyum.

Realitasnya adalahpernyataan Prabowo bahwa dia percaya kalau Suryadharma Ali, yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus penyalahgunaan anggaran jemaah haji, sungguh bersalah. Opini yang berkembang setelah itu adalah bahwa barisan partai yang mendukung Prabowo membangun tenda besar koalisi untuk melindungi para koruptor. Apakah ini adalah kampanye negatif?

Hemat saya, ini pun tidak perlu disebut sebagai kampanye negatif. Opini negatif seperti ini lahir sebagai tafsiran atas sejumlah kejadian yang dilakukan atau pernyataan para politisi. Orang membaca apa yang boleh jadi melatari satu tindakan atau pernyataan. Tentu saja penyebaran opini seperti ini merugikan pihak yang menjadi sasaran tembak agar berpotensi memberikan kerangka kepada publik untuk membaca secara luas semua tindakan dan pernyataan seorang capres atau cawapres.

Kendati demikian ini bukan kampanye negatif karena dia bertolak dari sejumlah fakta. Hal ini seperti ini tidak dapat dielakkan dalam politik, apalagi ketika kita berurusan dengan jabatan strategis seperti presiden dan wakil presiden.Warga mempunyai hak untuk mengetahui karakter dasar dan sikap dasar politik apa yang dimiliki calon pemimpinnya, yang hanya dapat ditafsir dari pernyataan dan sikapnya.

Sebab itu, jawaban paling tepat terhadap penyebarluasan opini seperti ini adalah menunjukkan berbagai sikap dan pernyataan lain yang menjadi dasar untuk menerima bahwa calon ini mampu berpikir dan bertindak sendiri, atau bahwa calon ini mempunyai sikap tegas melawan segala bentuk penyalahgunaan uang kewenangan  yang dilakukan siapapun, termasuk keluarga dan para pendukungnya. Selain itu, ada fungsi positif dari pengungkapan opini seperti ini, yakni mendorong seorang politisi atau para pendukungnya untuk memeriksa dengan baik watak dan kerangka berpikir politisnya.

Seringkali, deklarasi diri sebagai politisi yang tidak menggunakan kampanye hitam disertai pernyataan untuk hanya berbicara mengenai keunggulannya dan tidak mau menunjukkan kekurangan pihak lain agar tidak merugikannya. Pernyataan ini kedengaran saleh tetapi tidak realistis, lagi-lagi satu bentuk kamuflase.

Ketika mengajukan argumen untuk mengunggulkan sesuatu atau seseorang dalam percaturannya dengan yang lain, orang masuk dalam ranah perbandingan. Entah dikatakan atau ditulis secara eksplisit atau tidak, ketika saya menyebut kejujuran sebagai keunggulan calon saya, saya turut mengatakan bahwa calon yang lain tidak atau setidak-tidaknya kurang jujur dibandingkan dengan dia yang saya jagokan.

Dalam sebuah persaingan yang menghadirkan dua calon seperti sekarang, mengatakan bahwa keunggulan saya adalah bahwa saya bukan pembohong, berarti mengatakan bahwa lawan saya merupakan pembohong. Pertarungan untuk merebut jabatan presiden adalah sebuah persaingan, dan untuk itu hal seperti ini tidak dapat dielakkan. Sebab itu, mengatakan tidak mau menunjuk pada kekurangan pihak lain adalah satu bentuk pembodohan bagi warga.

Bentuk pembodohan lain yang erat kaitannya dengan kampanye hitam adalah pernyataan tidak mau menjatuhkan dan merugikan pihak lain. Yang akan memang hanya satu, maka pihak lain pasti akan dirugikan dan jatuh. Apa tujuan seluruh pengerahan tenaga dan dana kalau untuk mengalahkan lawan dan memperoleh kemenangan?

Kenyataan bahwa kedua petarung dalam pilpres mempunyai kekuatannya masing-masing, entah karena watak dan masa lampau yang relatif meyakinkan, atau karena dukungan partai politik dan ketersediaan dana, sudah merupakan satu perugian dan kerugian. Orang merugikan pihak lain dan menanggung kerugian akibat keikutsertaan pihak lain. Persoalannya adalah, apakah orang siap dirugikan.

Untung dan rugi, kalah dan menang adalah alternatif yang dihadapi ketika orang masuk dalam arena percaturan politik. Namun, ada kerugian yang tidak pada tempatnya, dan itu terjadi ketika dia harus menjadi korban kampanye hitam. Kampanye hitam bukan soal penyebarluasan fakta atau opini yang terbentuk atas fakta, tetapi sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai dasar apapun dalam kenyataan.

Yang disebut sebagai kampanye hitam adalah ketika berbohong tentang nama, agama dan asal seorang calon. Kampanye hitam terjadi orang mencatut nama seseorang sebagai pendukung satu paket calon tanpa sepengetahuan orang bersangkutan. Kebohongan seperti ini adalah musuh demokrasi. Para pencinta demokrasi sejatinya mewaspadai kebohongan dan menghukum para penyebar kebohongan. *

Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help